FORUM KOTA |LAMPUNG TENGAH – Pemkab Lampung Tengah, jadi bajakan akhir akhir ini, Setelah sempat viral pemberitaan Plt Kaban BKPSDM (Toheran) yang di duga tidak paham tatanegara, kini muncul lagi dugaan diri nya menerima upeti atau intervensi terkait putusan sanksi yasir (sekwan DPRD) dari atasan.
Pernyataan ini langsung di layangan Hidayat selaku pelapor, pasal nya pada Hari Senin, 4/5/2026 diri nya menerima surat berupa Putusan Bupati Nomor : 800.1.6.2/295/B.a VIII.04/2026 terkait sanksi Sekwan DPRD Lampung Tengah (Yasir) yang telah di tanda tangani Plt Bupati, namun dalam Putusan Bupati itu sudah di jelaskan secara mendetail terkait pelanggaran yang di lakukan. Namun sayang penetapan itu di curigai hanya sebatas formalitas karna hanya berupa teguran lisan,padhal sudah jelas sejak tanggal 29/12/2025 sampai 12/1/2026, tidak mengantor.
Tetapi didalam Putusan Bupati tersebut menerangkan bahwa sejak tanggal 29/12/2025 sampai 12/1/2026, yang bersangkutan berada di lingkungan kantor sekitar DPRD Lampung Tengah, hal ini di lakukan karna ada nya ancaman dan kata – kata kasar dari pihak lain.
Hidayat juga menyoroti penanggalan yang ada di dalam putusan tersebut, karna di dalam putusan tersebut di tetapkan tanggal 30 April 2026 sedangkan diri nya menerima surat putusan itu baru kemarin. Kuat dugaan ada nya Plt kaban BKPSD (Toheran) terima upeti atau Intervensi dari atasan terlihat tidak ada nya upaya BKPSDM untuk mengentri SK sanksi yasir ke aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN,” Ujarnya.
Hidayat juga menambahkan terkiat putusan tersebut diri nya dalam waktu dekat akan melaporkan BKPSDM ke BKN Jakarta dan mengadukan hasil putusan ini ke DPRD Lampung Tengah, “saya tidak akan tinggal diam, karna kebenaran harus di tegakkan” Tegasnya.
Menurut Narasumber terpercaya menyatakan kepada awak media harus nya pihak BKPSDM mengentri SK itu sesudah di tanda tangani oleh kepala daerah (Bupati/walikota), bukan nya menunggu sampai SK itu sampai ke pelapor atau kepada terlapor,” Ungkapnya.
Di lain waktu awak media coba mengklarifikasi kepada Plt Kaban BKPSDM Toheran melalui pesan whatsap dengan Nomor 0813-6646-xxxx, terkait mekanisme entri di Aplikasi (SAPK) BKN seperti apa, awak media mendapatkan jawaban yang mengejutkan “Duh teknisnya tnya bidang, sy gk faham🙏” Ucapnya.
Harusnya selaku Kaban diri nya harus mampu menguasai apaun terkait juklak juknis yang ada di BKPSDM bukan nya hanya bisa memgucapkan saya tidak paham silahkan tanyakan teknisnya kepada bidang. Ini jadi perhatian bagi kepala daerah kedepan nya akan menempatkan orang orang yang memang benar – benar mampu menguasai suatau OPD, jangan hanya karna kepentingan masyarakat yang jadi korban.
Sampai berita ini di terbitkan belum ada klarifikasi resmi dari BKPSDM Lampung Tengan. (Tim-Red)
