TANAH DATAR, Forumkota.id – Keputusan tegas Kepala Polsek Lima Kaum AKP Asril yang melabeli kerja ikhlas pemuda pengatur lalu lintas sebagai pungutan liar ternyata membawa dampak jauh lebih luas. Di mata masyarakat Tanah Datar, pernyataan itu tak hanya menyisakan luka di hati para pemuda, namun juga perlahan mengikis kepercayaan publik terhadap citra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar maupun Satuan Lalu Lintas yang seharusnya menjadi pelindung ketertiban.
Kini di tengah perbincangan hangat warga, banyak yang mempertanyakan keselarasan langkah antar instansi. Di satu sisi Kadis Perhubungan Sofyan Ali Zumara secara terbuka mengaku sangat terbantu dengan kehadiran pemuda yang meringankan beban pengaturan di lapangan didepan warga dan pemuda jorong Dusun Tuo, Nagari Lima Kaum, Rabu malam (15/07). Namun di sisi lain, pernyataan Kapolsek justru mematikan peran tersebut secara sepihak setelah di telfon polda “katanya”, menimbulkan kesan di kalangan publik bahwa belum ada kesatuan pandangan yang utuh dalam menangani masalah di lapangan.
Masyarakat mulai menilai, jika peran gotong royong warga yang tulus membantu ketertiban justru dicap buruk, maka ke mana warga harus berpaling? Kekhawatiran ini perlahan meluas menjadi keraguan: apakah bantuan sukarela yang tulus justru akan dipersalahkan? Hal ini perlahan meredupkan semangat kepedulian warga untuk turun tangan membantu aparat di masa mendatang.
Ketua Pemuda Nagari Lima Kaum, Muhammad Husen, mengakui dampak yang terjadi. “Kami mungkin yang paling merasakan langsung, namun kami melihat dampak yang lebih besar mulai terlihat. Masyarakat jadi ragu, dan nama baik dinas maupun kepolisian yang seharusnya bersih dan dicintai warga, kini menjadi bahan perbincangan yang kurang baik di mana-mana,” ujarnya dengan nada prihatin.
Dampak buruk ini terasa semakin nyata saat kekacauan kembali terjadi seketika setelah peran pemuda ditiadakan. Kemacetan, gesekan antar warga, hingga risiko keselamatan yang muncul kembali menjadi bukti bahwa keputusan yang diambil belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan bersama, sehingga memunculkan tanda tanya besar di benak masyarakat luas.
Kini seluruh elemen masyarakat Tanah Datar berharap segera ada langkah rekonsiliasi dan kejelasan yang disampaikan bersama. Agar kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah maupun kepolisian dapat pulih kembali, sekaligus semangat gotong royong pemuda yang tulus tidak hilang ditelan kesalahpahaman yang merugikan semua pihak. []
