Forumkota.id | Janji manis Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, untuk membantu UMKM melalui kucuran dana segar kini Menuai polemik. Alih-alih menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil, bantuan ini justru Menuai kecurigaan dan protes dari masyarakat. Data penerima yang bocor dan beredar luas di media sosial memicu Badai ketidakpercayaan. Banyak yang mempertanyakan validitas penerima, menuding Sebagian besar bukan pelaku UMKM Sejati.
Pemerintah desa pun tak luput dari sasaran kemarahan warga. Namun, beberapa perangkat Desa di lombok timur mengaku angkat tangan,Seolah tidak tahu-menahu soal program ini. Pengakuan ini justru menambah Runyam persoalan, menimbulkan tanda tanya besar tentang transparansi dan akuntabilitas program bantuan ini.
Bantahan Bupati Warisin bahwa bantuan ini bukan untuk tim suksesnya terasa hambar di tengah Badai kritikan. Pernyataan bahwa data penerima dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM, berdasarkan proposal yang masuk, juga tidak sepenuhnya meredam kecurigaan. Verifikasi yang Rumit dan syarat NIB justru menjadi Ironi, mengingat banyak pelaku UMKM kecil yang kesulitan memenuhi persyaratan administrasi.
Public Menuntut penjelasan yang lebih Gamblang dan transparan. Jika benar bantuan ini ditujukan untuk UMKM, mengapa data penerima justru Menuai kontroversi? Mengapa pemerintah desa seolah tidak dilibatkan dalam pendataan? Dan mengapa syarat administrasi justru menjadi penghalang bagi UMKM kecil yang benar-benar membutuhkan bantuan?
Polemik bantuan UMKM ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Janji untuk mensejahterakan UMKM harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika Politik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Jika tidak, bantuan ini hanya akan menjadi sumber masalah baru dan menambah daftar panjang janji manis yang tak ditepati.
