Forum Kota | Palembang, 9 November 2026 – Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Untuk Rakyat (GEMPUR) Sumatera Selatan melaksanakan aksi unjuk rasa sekaligus menyampaikan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Senin, 9 November 2026, terkait adanya indikasi dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dugaan tidak transparannya pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan dugaan penyalahgunaan anggaran konsumsi rapat di sejumlah puskesmas di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025–2026.
Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Aksi, M. Rahmat, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong penegakan hukum dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. GEMPUR Sumsel menyampaikan bahwa laporan ini disusun berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, hasil pemantauan, serta data yang telah dihimpun, sehingga perlu dilakukan pendalaman oleh aparat penegak hukum.
Adapun puskesmas yang menjadi objek laporan dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut, yaitu:
1. Puskesmas Mariana
2. Puskesmas Rambutan
3. Puskesmas Pengumbuk
4. Puskesmas Semuntul
5. Puskesmas Dana Mulya
6. Puskesmas Mekar Sari
7. Puskesmas Karang Manunggal
8. Puskesmas Karang Agung Ilir
9. Puskesmas Muara Telang
10. Puskesmas Sri Katon
11. Puskesmas Makarti Jaya
12. Puskesmas Cinta Manis
13. Puskesmas Sungai Dua
Dalam aksinya, GEMPUR Sumsel mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Organisasi ini juga meminta agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana JKN, BOK, maupun anggaran konsumsi rapat pada puskesmas yang dilaporkan dipanggil dan dimintai keterangan apabila diperlukan dalam proses penegakan hukum.
Koordinator Aksi, M. Rahmat, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut hingga terdapat kejelasan proses hukum.
«”Kami datang membawa aspirasi masyarakat agar penggunaan anggaran kesehatan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran hukum, kami meminta agar seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu,” tegas M. Rahmat.»
GEMPUR Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin.
Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Untuk Rakyat (GEMPUR) Sumatera Selatan(**)
