Jakarta | Forum Kota – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) berencana menggelar puncak aksi “Indonesia Gelap” Kamis besok 20/2/25 di sekitaran Istana Negara, Jakarta. Hal tersebut dikatakan Koordinator BEM SI, Heriaanto hari ini 19/2 di Jakarta.
“Aksi puncak pada Kamis besok bertepatan dengan pelantikan Kepala Daerah serentak. Jadi, ini momentum yang tepat untuk mengingatkan para kepala daerah soal tugas mereka pada rakyat. Biar sekalian kita pertegas kepada mereka bahwa ada tugas dan amanahnya yang harus diselesaikan kepada rakyat,” tuturnya.
berikut ini 13 tuntutan massa aksi Indonesia Gelap:
- Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan
- Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berpihak dan merompak hak rakyat, serta mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati
- Tolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dinilai hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus dan lingkungan akademik
- Hapuskan multifungsi ABRI dalam sektor sipil yang berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis
- Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat karena mereka butuh perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan
- Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang dinilai mengancam karena memotong anggaran dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
- Mendesak presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset sebagai hal yang mendesak dan harus segera diatasi
- Menolak Revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas para aparat dan militer serta memperlemah penguasaan terhadap aparat.
- Efisiensi dan rombak pejabat Kabinet Merah Putih yang bermasalah.
- Menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenan- wenangan dari lembaga DPR.
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Jendral Lapangan Aksi Indonesia Gelap, Bagas Wisnu menyebut, unjuk rasa dilakukan untuk mengawal pemerintahan saat ini.
“Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia,” katanya. *** red