ForumKota.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HIMMAH NWDI Lombok Timur, Kanda Muzanni Ardian, menyampaikan kritik tajam terkait dugaan sejumlah penyimpangan dalam proyek pembangunan Gedung BPKB Satlantas Polres Lombok Timur dengan nilai kontrak mencapai Rp25,7 miliar. Pernyataan tersebut merujuk pada laporan investigatif dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur, yang sebelumnya mengungkap berbagai kejanggalan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan proyek.
Dalam keterangan resminya, Muzanni menegaskan bahwa apa yang terjadi pada proyek tersebut mencerminkan gagalnya sistem pengawasan publik.
Apa yang kita lihat di proyek ini bukan hanya kelalaian, ini adalah bukti nyata sistem pengawasan yang mati suri. Bagaimana mungkin proyek di lingkungan institusi penegak hukum, dengan anggaran miliaran rupiah, bisa berjalan tanpa pondasi memadai, tanpa Konsultan Manajemen Konstruksi yang wajib, dan mengabaikan keselamatan pekerja?” ujarnya.
Temuan Serius di Lapangan
Merujuk pada hasil investigasi Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur, Muzanni memaparkan sejumlah temuan yang dinilai sangat fatal, antara lain:
Penggunaan scaffolding atau perancah dari bambu, bukan baja sebagaimana standar konstruksi bangunan bertingkat.
Sloof diletakkan langsung di atas tanah tanpa perkuatan memadai.
Campuran beton tidak menggunakan Job Mix Formula (JMF) yang menjadi standar dasar mutu beton.
Pekerja tanpa kontrak kerja, tanpa BPJS Ketenagakerjaan, dan tanpa perlindungan keselamatan kerja sesuai aturan K3.
Menurutnya, serangkaian catatan tersebut bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap profesionalisme dan hak-hak pekerja.
Mengganti scaffolding baja dengan bambu sama artinya dengan mempertaruhkan nyawa pekerja. Ini bukan improvisasi lapangan, tapi penghinaan terhadap standar konstruksi dan etika,” tegasnya.
Masalah Sistemik, Bukan Kasus Tunggal
Lebih jauh, Muzanni menilai bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat sebagai kesalahan individu semata. Ia menilai ada pola sistemik dalam proses pengawasan proyek pemerintah yang perlu segera dibenahi.
Jika proyek sebesar ini bisa lolos dari semua tahapan pengawasan, maka yang roboh bukan hanya bangunannya, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Gedung yang seharusnya menjadi ikon pelayanan modern malah berubah menjadi monumen buruknya tata kelola,” tambahnya.
Tuntutan: Audit Total dan Penegakan Hukum
Untuk itu, HIMMAH NWDI Lombok Timur mendesak agar dilakukan langkah konkret dan menyeluruh. Muzanni menuntut:
Audit total oleh lembaga independen dan BPKP.
Penghentian sementara pekerjaan hingga seluruh temuan cacat konstruksi diperbaiki.
Perlindungan penuh bagi seluruh tenaga kerja.
Penegakan hukum terhadap pihak mana pun yang terlibat, baik penyelenggara proyek maupun pengawas yang lalai.
tegasTidak ada ruang untuk maaf ketika proyek publik dikelola secara serampangan dan mengancam nyawa manusia,” tutupnya dengan tegas.
Sebelumnya, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur juga menilai bahwa kasus ini mengandung indikasi lemahnya integritas penyelenggara negara. Temuan tersebut, menurut mereka, menjadi alarm keras bagi seluruh proyek pemerintah di wilayah Nusa Tenggara Barat agar pengelolaan anggaran, pengawasan teknis, dan perlindungan pekerja benar-benar dikedepankan.
