LOMBOK TIMUR, Forumkota.id — Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (HIMMAH NWDI) Lombok Timur, Muzanni Ardian, mengecam keras dugaan pelecehan dan kekerasan seksual yang mencuat di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah.
Kasus tersebut kembali menjadi perhatian publik setelah laporan investigasi yang dipublikasikan pada September 2026 mengungkap perjuangan sejumlah mantan santri dalam mengumpulkan kesaksian dan bukti atas dugaan kekerasan seksual yang mereka klaim terjadi ketika masih berada di lingkungan pesantren. Laporan tersebut juga memuat keterangan mengenai rekaman percakapan antara seorang mantan santri, Moch Yusron Azzahidi, dengan pimpinan pesantren yang disebut meminta agar persoalan tersebut tidak dibuka.
Dalam laporan tersebut, pimpinan pesantren yang disebut sebagai Ahmad Imanuddin Sumar dilaporkan sebagai pihak yang dituduh oleh sejumlah mantan santri. Tuduhan tersebut mencakup dugaan pelecehan seksual terhadap beberapa santriwati. Namun, seluruh tuduhan tersebut tetap merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Muzanni Ardian menilai dugaan kekerasan seksual terhadap santri merupakan persoalan serius yang tidak boleh ditutup dengan alasan menjaga nama baik lembaga ataupun hubungan antara guru dan murid.
Ia mengecam keras setiap tindakan yang, apabila terbukti benar, mengarah pada kekerasan seksual, penyalahgunaan relasi kuasa, intimidasi, maupun upaya membungkam korban dan saksi.
“Kami mengecam keras dugaan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap santri. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, maka tidak boleh ada upaya untuk menutupinya. Persoalan ini harus segera diusut tuntas secara objektif dan transparan.”
Menurut Muzanni, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan martabat para santri. Santri datang untuk memperoleh ilmu, pembinaan agama, dan pendidikan karakter, sehingga lingkungan pesantren seharusnya memberikan rasa aman.
Jangan Jadikan Ketaatan kepada Guru sebagai Alat Pembungkaman
Muzanni juga menyoroti persoalan relasi antara guru dan santri. Dalam tradisi pendidikan pesantren, penghormatan kepada guru merupakan bagian penting dari proses pendidikan.
Namun, menurutnya, penghormatan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk menghilangkan hak santri dalam menyampaikan dugaan pelanggaran.
Terlebih apabila terdapat santri atau mantan santri yang mengaku mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, mereka harus memperoleh ruang yang aman untuk menyampaikan kesaksian.
“Ketaatan kepada guru tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban untuk diam ketika ada dugaan kezaliman. Guru memiliki amanah untuk mendidik dan melindungi santri. Amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan.”
Laporan investigasi yang beredar memang menggambarkan adanya dugaan tekanan terhadap mantan santri yang mengumpulkan kesaksian, termasuk percakapan yang disebut berisi permintaan agar persoalan ditutup serta tawaran bantuan pendidikan ke Mesir apabila dokumen kesaksian ditarik.
Desak Aparat Segera Usut Tuntas
Muzanni meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
Menurutnya, proses hukum harus segera dilakukan dengan memeriksa seluruh laporan, saksi, dokumen, rekaman, serta alat bukti lain yang relevan.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus ini. Periksa seluruh bukti dan pihak-pihak yang berkaitan. Jangan ada pihak yang kebal terhadap hukum.”
Namun, proses tersebut juga harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Artinya, pihak yang dituduh tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan, sementara korban dan saksi harus mendapatkan perlindungan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Dengan demikian, pengusutan secara tuntas bukan berarti melakukan penghakiman sebelum adanya proses hukum, melainkan memastikan bahwa setiap laporan diperiksa secara serius dan berdasarkan bukti.
Lindungi Korban dan Saksi
Selain mendesak proses hukum, Muzanni juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban dan saksi.
Ia meminta agar identitas korban tidak disebarluaskan secara sembarangan serta tidak ada tekanan terhadap pihak yang memberikan kesaksian.
Menurutnya, korban kekerasan seksual sering berada dalam posisi rentan karena adanya relasi kuasa antara korban dengan orang yang diduga melakukan tindakan tersebut.
Karena itu, mekanisme pemeriksaan harus memastikan korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut.
“Jangan sampai korban kembali menjadi korban karena mendapatkan tekanan setelah berani berbicara. Negara dan aparat penegak hukum harus memastikan keamanan korban dan saksi.”
Nama Baik Pesantren Harus Dijaga dengan Kebenaran
Muzanni menegaskan bahwa menjaga nama baik pesantren tidak seharusnya dilakukan dengan menutup dugaan pelanggaran.
Sebaliknya, menurutnya, kehormatan lembaga pendidikan justru dapat dijaga melalui keberanian mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa setiap persoalan ditangani secara bertanggung jawab.
“Nama baik pesantren tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam korban. Kalau memang tidak benar, buktikan melalui proses hukum. Kalau terbukti ada pelanggaran, maka pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.”
Sikap tersebut juga ditempatkan dalam kerangka kelembagaan HIMMAH NWDI. Muzanni diketahui menjabat sebagai Ketua Umum DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur periode 2025–2026, berdasarkan dokumen kepengurusan DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur.
Pada Juli 2026, Muzanni juga tercatat menyampaikan pesan kepada kader HIMMAH NWDI agar menjaga nama baik organisasi dan kekompakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
HIMMAH NWDI Dorong Pesantren Bebas dari Kekerasan
Muzanni berharap munculnya kasus tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bagi lembaga pendidikan pesantren.
Menurutnya, pesantren tidak cukup hanya menjadi tempat pembelajaran agama, tetapi juga harus menjadi ruang pendidikan yang menjamin keselamatan, keamanan, dan martabat setiap santri.
Ia mendorong adanya mekanisme pengaduan yang jelas, perlindungan korban, edukasi mengenai kekerasan seksual, serta prosedur penanganan laporan yang dapat dipercaya.
“Santri datang ke pesantren untuk menuntut ilmu. Mereka harus mendapatkan perlindungan, bukan ketakutan. Karena itu, setiap dugaan kekerasan harus diperiksa dan ditangani sesuai hukum.”
Desakan HIMMAH NWDI Lombok Timur
Muzanni Ardian menyampaikan beberapa poin yang menjadi penekanannya:
- Mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan kekerasan seksual tersebut.
- Memeriksa seluruh bukti dan saksi yang berkaitan dengan perkara.
- Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi dari intimidasi maupun tekanan.
- Tidak melakukan pembungkaman terhadap pihak yang menyampaikan kesaksian.
- Menghormati asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dituduh.
- Tidak menjadikan nama baik pesantren sebagai alasan untuk menghambat proses hukum.
- Memperkuat sistem perlindungan santri di lingkungan pesantren.
Muzanni menegaskan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan melalui fakta, bukti, dan proses hukum, bukan melalui tekanan, stigma, ataupun penghakiman massa.
“Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab sesuai hukum. Dan siapa pun yang tidak terbukti bersalah juga harus mendapatkan kepastian hukum. Yang paling penting, jangan biarkan dugaan kasus ini berhenti tanpa kejelasan.”
Dengan demikian, HIMMAH NWDI Lombok Timur mendorong agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan seluruh pihak terkait, sekaligus memastikan pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang aman bagi para santri.
