Menteri UMKM Maman Abdurrahman mencatat penyaluran KUR UMKM sudah melebihi 50 persen per 19 Agustus 2025. Tercatat, KUR UMKM telah tersalurkan sebesar Rp 169,2 triliun atau 52,1 persen dari target.
Pada tahun 2025, target penyaluran KUR sebesar Rp 300 triliun. Meski begitu, Maman tetap menekankan pentingnya kualitas.
“Jadi sekarang ini kita meminta agar mengutamakan aspek kualitas pendistribusian. Jadi bukan hanya sekadar mengejar angka, tetapi kualitasnya. Ukurannya apa? Bahwa sebuah distribusi KUR itu dilihat dari aspek kualitasnya,” kata Maman dalam Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Ritz Carlton, Jakarta Selatan pada Selasa (19/8).
Maman juga menyatakan, salah satu ukuran kualitas penyaluran KUR tersebut adalah besaran alokasi ke sektor produksi. Untuk hal tersebut, Maman menargetkan 60 persen dari jumlah KUR haruslah dialokasikan ke sektor produksi.
Menurutnya, jika KUR didorong ke sektor produksi maka efek pengganda yang dihasilkan akan banyak. Saat ini ia mengklaim target tersebut telah tercapai.
“Mulai dari penyerapan tenaga kerja, penggunaan kebutuhan produk bahan baku barang, dan sebagainya. Nah ini yang saat ini kita dorong alhamdulillah, target realisasi KUR produksi semester ini mencapai angka 61 persen,” katanya.
Maman mencatat sektor produksi telah menerima Rp 106,9 triliun atau sekitar 60,3 persen. Ia juga mengungkap alasan dari keberhasilannya tersebut. Menurutnya, selama kepemimpinannya, pemantauan penyaluran tidak hanya dilakukan oleh tim komite pembiayaan, tetapi sampai tingkat regional.
“Dan ternyata hal itu memberikan efek positif terhadap teman-teman bank penyalur juga. Mereka merasa diperhatikan di tingkat bawah ini. Jadi akhirnya pekerjaan mereka jauh lebih optimal,” kata Maman.
Secara keseluruhan, KUR telah diakses oleh 2.901.491 debitur yang terdiri dari 1.055.145 debitur baru dan 1.080.057 debitur lulusan.
Ingin Memaksa UMKM Onboarding di Sistem Sapa UMKM
Tidak lama lagi, Maman juga akan mewajibkan pelaku UMKM untuk mendaftar dan melakukan onboarding di sistem aplikasi Sapa UMKM. Sampai saat ini, Maman memproyeksikan akan ada 40 juta UMKM yang melakukan onboarding.
Menurut Maman, dengan aplikasi Sapa UMKM nantinya Kementerian UMKM dapat mengetahui hambatan terkait sertifikasi dan izin pada UMKM.
“Jadi nanti akan ada aturan, setelah sistem ini dibentuk, mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan, setelah sistem ini dibangun, jadi kami dari Kementerian UMKM akan mengeluarkan aturan, wajib semua UMKM masuk onboarding di dalam sistem ini,” kata Maman.
Dengan demikian, Kementerian UMKM bisa langsung mengarahkan UMKM terkait yang belum memiliki berbagai sertifikasi maupun perizinan ke prosedur yang dapat dilakukan.
“Jadi nanti di situ kita akan melakukan verifikasi, oh UMKM ini belum memiliki sertifikasi A, nanti kita dorong untuk diintegrasikan dengan institusi terkait, oh UMKM ini belum punya sertifikasi BPOM, nanti mekanismenya juga bisa melalui sistem ini,” katanya.
Mengenai sistem Sapa UMKM tersebut, Maman saat ini pengembangannya sudah mencapai tahap akhir. Ia menargetkan sistem tersebut selesai dalam waktu dekat.
“Semoga paling telat bulan akhir tahun ini semua sudah selesai dibangun,” kata Maman.
Saat ditanya apakah UMKM yang tidak mendaftar dalam sistem tersebut akan dikenakan konsekuensi atau tidak, Maman menjelaskan bahwa sistem tersebut dibangun sebagai langkah untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan insentif kepada UMKM.
“Jadi artinya ini menjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dan juga UMKM serta ini juga bagian dari kebutuhan yang penting bagi UMKM untuk onboarding dalam rangka kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengusaha UMKM,” katanya.
Mengenai masih banyaknya UMKM yang belum mendapatkan literasi digital, Maman akan memaksimalkan pendaftaran atau onboarding UMKM tersebut bagi UMKM yang sudah mendapatkan literasi digital.
“Kelak secara perlahan akan ada program kami juga untuk menarik mereka yang memang belum terbiasa dengan digital,” kata Maman.
