, BANDUNG– Wacana pembangunan transportasi massal kembali menghangat setelah Litbang Kompas merilis hasil survei mengenai persepsi masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Salah satu temuan menarik adalah mayoritas warga menilai positif langkah pengembangan monorel di kawasan Bandung Raya serta program reaktivasi jalur kereta api yang belakangan digarap serius oleh pemerintah daerah.
Sebelumnya dilaporkan, wacana pembangunan monorel Bandung Raya ini mencakup rute yang menghubungkan kawasan utara dengan selatan Bandung. Sedangkan dari barat ke timur atau sebaliknya, dihubungkan dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT). Rute jelasnya masih dalam peninjauan kembali.
Kemudian reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat sempat diungkapkan kembali oleh Dedi Mulyadi di awal jabatannya. Setidaknya ada lima jalur yang sedang diajukan untuk direaktivasi, yaitu Banjar-Pangandaran-Cijulang, kemudian jalur Garut-Cikajang, jalur Bandung-Banjaran-Soreang-Ciwidey, jalur Rancaekek-Tanjungsari, dan jalur yang terputus akibat bencana yaitu Cipatat-Padalarang.
Hasil survei Litbang Kompas sendiri mencatat bahwa dukungan terhadap proyek monorel di wilayah metropolitan Bandung cukup kuat. Mayoritas responden, yaitu 80,4 persen, menyatakan puas dengan wacana pembangunan moda transportasi modern tersebut. Namun demikian, resistensi juga muncul dari sebagian masyarakat.
“Yang cukup tidak diapresiasi dan resisten terhadap jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB. Kemudian mengaktifkan jalur kereta api tingkat ketidakpuasan itu sebesar 20 persen. Sama halnya dengan pengembangan monorel di Bandung Raya dengan tingkat ketidakpuasan sebesar 15,9 persen,” ujar Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas, menegaskan melalui siaran tertulis Pemprov Jabar, Selasa (19/8/2025).
Di sisi lain, survei menunjukkan bahwa ketika berkaitan dengan aspek infrastruktur transportasi secara umum, tingkat kepuasan warga masih cukup beragam.
Layanan transportasi publik tercatat hanya meraih 53,5 persen kepuasan, sementara masalah pengelolaan sampah mencatatkan angka kritis dengan 58,8 persen responden menyatakan ketidakpuasan.
Artinya, meskipun inovasi transportasi berbasis rel seperti monorel dan reaktivasi kereta mendapat apresiasi luas, pekerjaan rumah lain di sektor infrastruktur masih menumpuk.
Tidak hanya berhenti pada isu transportasi, survei Litbang Kompas juga mengungkap sejumlah indikator kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memengaruhi persepsi publik terhadap pasangan kepemimpinan Dedi Mulyadi–Erwan Setiawan.
Secara keseluruhan, keduanya memperoleh rata-rata nilai 8,5 dari warga. Mayoritas responden menilai kepemimpinan KDM secara positif: 97,2 persen warga Jawa Barat puas, 98,9 persen menyebut citra gubernur sangat baik, dan 99 persen menganggap KDM peduli, merakyat, serta responsif.
Hasil penilaian berdasarkan skala 1–10 menunjukkan tren dominasi skor tinggi. Sebanyak 35,7 persen responden memberikan nilai sempurna (10), 25,3 persen memberi skor 8, dan 19,2 persen menilai 9. Skor menengah juga terlihat, di mana 11 persen memilih angka 7, sedangkan nilai 5 dan 6 masing-masing dipilih oleh 3,3 persen dan 3,4 persen.
Jumlah kelompok yang memberikan nilai rendah (1-4) sangat sedikit, kurang dari 2 persen dari total responden. Dengan deviasi standar 1,634, rata-rata 8,51 menunjukkan bahwa penilaian publik cenderung positif secara umum.
Namun demikian, persepsi publik tidak sepenuhnya konsisten. Menurut Rangga, kepuasan masyarakat menurun drastis saat menghadapi isu-isu ekonomi. Misalnya, penyediaan lapangan kerja mendapat catatan serius: hanya 31,4 persen responden yang puas, sedangkan 67,2 persen menyatakan tidak puas.
“Masalah lapangan kerja terasa sangat jelas. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera terselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah. Isu kemiskinan juga serupa, dengan 37,9 persen menyatakan puas dan 60,4 persen tidak puas,” kata Rangga.
Masalah pemberian bantuan sosial masih mendapat kritik. Dari total responden, 48,8 persen menilai penyaluran bantuan kesejahteraan masyarakat belum optimal, meskipun 50,4 persen menyatakan puas. Data tersebut menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan tata kelola distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran.
Survei ini dilakukan oleh Litbang Kompas dengan metode wawancara tatap muka pada 1–5 Juli 2025. Sebanyak 400 responden dipilih melalui sistem pencuplikan bertingkat secara acak di Jawa Barat.
Survei yang sepenuhnya didanai oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). Menggunakan metode dengan tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi pengambilan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi.
