Poin Penting:
- Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengungkapkan pencapaian selama 6 bulan pemerintahannya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
- Anggaran infrastruktur Tulungagung pada tahun 2025 ini mencapai Rp 160 miliar.
- Pemkab Tulungagung berhasil mempertahankan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori utama selama 3 kali berturut-turut.
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes
, TULUNGAGUNG– Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengungkap anggaran infrastruktur Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada tahun 2025 ini mencapai Rp 160 miliar.
Angka ini menjadi yang terbesar dibanding 7 tahun sebelumnya yang rata-rata berada di angka Rp 103 miliar.
Hal ini diungkapkan saat Malam Tirakatan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-80, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung, Sabtu (16/8/2025) malam.
“Di awal pemerintahan, kami menghadapi kondisi fiskal yang terbatas, termasuk dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat,” katanya.
Gatut Sunu mengakui bahwa ia berusaha memenuhi aspirasi masyarakat dalam 6 bulan pertama pemerintahannya, salah satunya alokasi anggaran untuk infrastruktur ini.
Alokasi anggaran infrastruktur ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah, mulai dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk penyediaan jalan yang baik.
Bukan sekadar pengaspalan, alokasi infrastruktur juga merupakan bentuk kepedulian terhadap akses pendidikan, kelancaran layanan kedaruratan, dan kelancaran aktivitas ekonomi.
“Kami ingin seluruh jalan di Kabupaten Tulungagung dalam kondisi baik,” tegas Gatut, didampingi Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin.
Selain infrastruktur, Pemkab Tulungagung berhasil mempertahankan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori utama selama tiga kali berturut-turut.
Kabupaten Tulungagung secara total telah memiliki status KLA ini selama 11 tahun berturut-turut, dan saat ini sedang mengejar status KLA Paripurna.
Menurut Gatut, capaian ini adalah bukti kerja sama semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung.
Pemkab Tulungagung juga masuk dalam Top BUMD Watch dengan predikat luar biasa dari Majalah Top Bisnis dan Institut Otonomi Daerah.
Pemkab Tulungagung menjadi yang terbaik ke-7 nasional berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan status kinerja tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan predikat sangat baik kepada Pemkab Tulungagung sebagai penyelenggara pelayanan publik.
“Kami juga menerima penghargaan desa berkinerja terbaik dalam penanganan stunting tingkat provinsi. Saat ini maju ke tingkat nasional di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” kata Gatut.
Menurutnya, semua pencapaian itu menjadi hadiah istimewa dalam perayaan HUT RI ke-80 ini.
Karena itu, Gatut mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga semangat kemerdekaan dengan bekerja dengan tulus dalam melayani masyarakat.
