Forkot | Keadilan Bagi Yang Berhak | Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat menggambarkan bahwa Rakyat Indonesia benar-benar masih berada di bawah garis kemiskinan. Betapa tidak ? Bahkan hanya makan pun harus digratiskan untuk semua siswa-siswi, balita, serta ibu-ibu di posyandu. Padahal, tidak semua siswa/i membutuhkan makan dari menu MBG yang dinilainya jauh dari standar selera mereka, karena tingkat kemampuan ekonominya memeang berbeda. Walhasil, banyak makanan yang terbuang, mubazir, dan pemborosan…
MBG dilihat dari nama programnya, secara kamuflase seolah Pemerintah Republik Indonesia Telah Berjaya, karena rakyatnya (siswa/i) diberi makan makanan yang bergizi. Namun realitanya, anak-anak diberi makan di sekolahan, sedangkan orang tuanya kesulitan mencari nafkah. Namun realitanya, masih banyak orang tua yang kesulitan mensekolahkan anak-anaknya, bahkan masih banyak Kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri. Namun Realitanya, masih banyak rakyat tak bisa berobat karena JKN PBI nya dicabut. Namun realitanya, banyak Pemda Menjerit karena Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas besar-besaran…
Dari nama programnya, seharusnya MBG menyediakan porsi menu yang Bergizi. Tapi apa daya, orientasi bisnis telah memicu banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbuat curang dengan memberikan makanan di bawah standar. Akibatnya, di berbagai daerah banyak kasus siswa keracunan MBG. Dan Pemerintah pun sempat menangguhkan seribuan dapur MBG.
MBG dilihat dari sisi anggaran yang yang mencapai nilai 335 triliun untuk 2026, seolah pemerintah telah benar-benar berpihak pada rakyatnya. Tapi realitanya, berapa sebenarnya yang benar-benar dinikmati oleh rakyat (siswa/i) ? Dari pagu anggaran Rp 15.000,- Badan Gizi Nasional (BGN) mengatur untuk tiap porsinya hanya 8000 – 10.000,- yang murni untuk makan anak-anak. Sedangkan yang 5000 – 7000 adalah untuk operasional SPPG.
Dari skema anggaran yang diatur BGN tersebut, setidaknya 30% dari 335 Triliun akan lari ke Pengusaha, yaitu SPPG. Oleh karena itu, berbagai pihak, dari TNI, Polri, Anggota Dewan, Keluarga Kepala Daerah, berlomba untuk menjadi mitra BGN untuk mendapatkan kuota SPPG. Sebab meskipun mereka menyajikan porsi yang sesuai standar, mereka akan tetap meraup keuntungan dari biaya operasional yang mencapai 30% lebih. Bayangkan bila angka 30% tersebut digunakan untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional, tentu setidaknya dapat dapat menyelesaikan beberapa bagian Giant Sea Wall . Tapi ternyata Giant Sea Wall yang mungkin baru sebatas mimpi, sebab pelaksanaannya banyak berharap dari investor .
Anggaran yang disiapkan untuk MBG yang sangat besar, memakan porsi signifikan APBN. Andai dana ini diprioritaskan untuk pemenuhan layanan dasar lain seperti pendidikan atau kesehatan, tentu lebih benar-benar bermanfaat. Sebab dapat dipastikan, rakyat lebih memilih Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis, ketimbang MBG yang tidak benar-benar bergizi pada banyak daerah, namun tidak ada satu pun SPPG yang mendapat Sanksi Hukum atas kelalaiannya.
Ibu Walikota Semarang Yang kami hormati,
Saya yakin dan akui, bahwa Indeks Kepuasan warga Kota Semarang terhadap Pemkot Semarang Sangat Besar, dan apresiasi warga itu diberikan sejak kepemimpinan Walikota Hendi. Ada Kanal Aduan #LaporHendi yang sangat interaktif di medsos yang sangat SatSet, dan juga portal berbasis website serta WhatsApp. Ada UHC yang tanpa ribet mengcover layanan kesehatan untuk seluruh warga kota Semarang. Ada Sekolah (SMP) Swasta Gratis yang kuota nya tiap tahun bertambah. Dan dari sisi infrastruktur pun, Pak Wawali H. Iswar Aminuddin saat menjadi Kadis Bina Marga dan Kadis PU telah berjibaku membenahi kota Semarang. Dan praktis, Kota Semarang sejak Walikota Hendrar Prihadi Sudah Hebat, tugas Walikota-walikota berikutnya adalah menjadikan kota Semarang Makin Hebat.
Saya juga yakin, bahwa pelaksanaan program MBG di Kota Semarang berjalan dengan baik, sebab Walikota telah menginstruksikan Puskesmas memeriksa makanan yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian kekhawatiran akan menu yang tidak sehat tidak perlu dikhawatirkan. Demikian juga dengan pandangan bahwa anggaran MBG dialihkan ke Kebutuhan Dasar masyarakat berupa pendidikan gratis dan kesehatan gratis praktis tidak berlaku di Kota Semarang, karena pihak Pemkot telah mengcover nya.
Namun demikian, saya tetap mengatakan, bahwa Program MBG Secara Nasional “Rusak”, dan tidak berkeadilan. Saya katakan tidak berkeadilan, karena 30% anggarannya diserap oleh Pengusaha, ataupun operasional SPPG. Selain itu perekrutan Tenaga SPPG yang kemudian mendapatkan porsi sebagai ASN PPPK juga banyak menyakitkan Tenaga Honorer Pemda yang tidak lolos PPPK, padahal mereka telah mengabdi selama belasan tahun bahkan lebih. Lalu bagaimana bila kelak Program MBG berakhir ? Akan dikemanakan tenaga PPPK tersebut ? Sedangkan di Pemda-pemda masih banyak Tenaga Outsourching yang juga berharap kelak mendapatkan kesempatan menjadi ASN. Saya katakan Program MBG Rusak, karena setidaknya ada statement yang rusak ; 19.000 Sapi, Satu Ekor Ikan Lele, dsb, dsb… Ditambah lagi dengan anggaran transportasi Motor Listrik yang membingungkan banyak kalangan.
Kekhawatiran akan adanya Konflik Kepentingan dan Praktik Penyimpangan serta Korupsi, kemudian Ketua Umum PDI-Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri Melarang Semua Kader nya Terlibat Bisnis SPPG, baik yang menjadi Anggota Dewan, Pengusaha, dan juga Kepala Daerah.
Ibu Walikota Semarang Yth,
Penyelenggaraan Forum Internasional ASEAN ID-Nourish di Semarang, Selasa (28/4/2026) lalu, secara eksplisit telah mengatakan pada ASEAN, bahwa Program MBG adalah program spektakuler dan membanggakan. Padahal, di dalamnya, ada Ribuan Siswa Yang Keracunan, Ada Anggaran Pendidikan Yang Tersita, Ada Anggaran Kesehatan Yang Terampas, dan juga Ada Dana TKD Yang Terpangkas. Dan di sisi lain, banyak daerah yang sudah jengah dengan Program MBG karena hal-hal tersebut. Lalu apa yang bisa dibanggakan dengan Program yang praktis sama dengan Proyek tersebut ? Bagi saya, MBG hanya lebih baik dari Makan Tidak Bergizi dan Tidak Gratis…
Salam Hormat,
Bagus Budi Santoso;
Warga Kota Semarang yang sering Makan Tidak Bergizi dan Tidak Gratis
