Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Pemerintah Negeri Hote Idham Kapelu setelah tim melakukan konfirmasi dan wawancara mendalam di kediamannya. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada sikap resmi penolakan terhadap program BSPS sebagaimana yang beredar di ruang publik.
Itu tidak benar. Tidak pernah ada penolakan dari pemerintah negeri maupun masyarakat. Informasi itu berasal dari oknum yang tidak memiliki kewenangan, tetapi berbicara seolah-olah mewakili kami semua,” tegasnya.
Menurutnya, tindakan oknum tersebut bukan hanya keliru secara prosedural, tetapi juga berbahaya karena berpotensi menciptakan kegaduhan sosial di tengah masyarakat yang justru sedang menantikan bantuan tersebut.
Pemerintah Negeri Hote secara terbuka mempertanyakan kapasitas pihak-pihak yang mengklaim berbicara atas nama masyarakat. Kepala Pemerintah menilai, tindakan tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pemerintahan serta tata kelola program bantuan.
Dalam struktur pemerintahan, ada mekanisme yang jelas. Tidak semua orang bisa mengatasnamakan negeri, apalagi menyampaikan pernyataan ke publik tanpa koordinasi,” ujarnya.
Warga Negeri Hote pun turut menyuarakan keresahan yang sama. Mereka mengaku terkejut sekaligus kecewa terhadap munculnya klaim sepihak yang tidak pernah dibicarakan bersama masyarakat.
Kami tidak pernah memberikan mandat kepada siapa pun untuk mewakili kami menolak bantuan. Itu pernyataan sepihak,” ungkap seorang warga dalam forum klarifikasi.
Berbanding terbalik dengan isu yang beredar, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Hote justru menyambut program BSPS dengan antusias. Program yang mengalokasikan sekitar 25 unit rumah ini dinilai sangat membantu warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Dalam pertemuan bersama warga pada Rabu, 22 April 2026, yang juga dihadiri langsung oleh Kepala Pemerintah Negeri, masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut.
Kami sangat membutuhkan bantuan ini. Jangan sampai isu tidak benar malah menghambat hak masyarakat yang memang layak menerima,” tegas warga lainnya.
Kepala Pemerintah Negeri Hote menekankan bahwa program BSPS bukan bantuan yang dibagikan secara sembarangan. Seluruh penerima telah melalui proses verifikasi ketat oleh tim teknis pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Kriteria utama penerima adalah warga dengan kondisi rumah tidak layak huni. Oleh karena itu, ia menilai tidak tepat jika ada pihak yang merasa berhak namun tidak memenuhi syarat.
Kalau rumah sudah layak, tentu tidak masuk kriteria. Data penerima ini bukan asal-asalan, tapi berdasarkan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
Sejumlah warga bahkan secara terbuka menyebut bahwa salah satu oknum yang vokal di media diduga tidak termasuk dalam daftar penerima karena kondisi rumahnya sudah tergolong layak.
Kepala Pemerintah Negeri Hote juga menegaskan bahwa dirinya menjalankan mandat langsung dari Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan optimal di tingkat desa.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati SBT serta Dinas Perumahan Rakyat atas perhatian terhadap masyarakat Negeri Hote yang turut menjadi bagian penerima manfaat program BSPS tahun 2026.
Kami ini bagian dari sistem pemerintahan. Tidak mungkin kami menolak program yang jelas-jelas untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa koordinasi terkait program BSPS telah dilakukan jauh sebelum polemik muncul. Data penerima telah dibahas secara matang agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Menutup pernyataannya, Kepala Pemerintah Negeri Hote memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba membangun opini tanpa dasar yang jelas.
Jangan berbicara di luar kapasitas dan membuat gaduh di tengah masyarakat. Ini menyangkut kepentingan banyak orang,” ujarnya.
Senada dengan itu, masyarakat juga menegaskan komitmen untuk tetap menjaga stabilitas dan menghormati kepemimpinan pemerintahan negeri yang sah.
Kami punya pemimpin. Semua harus melalui jalur yang benar. Jangan rusak tatanan hanya karena kepentingan pribadi,” tegas warga.
Di tengah kondisi ekonomi dan efisiensi anggaran yang dirasakan masyarakat, program BSPS dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah.
Warga Negeri Hote berharap bantuan tersebut dapat segera direalisasikan dan berlanjut di masa mendatang, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
Kami sangat berterima kasih. Semoga ke depan Negeri Hote tetap diperhatikan dalam setiap program bantuan pemerintah,” tutup warga. *** Muhammad Lausepa.
