Oleh; M.Roni Leriang (wartawan Forum kota.id)
Kabupaten Antah Berantah– Isu miring kembali mewarnai pemerintahan daerah. Kabar yang berhembus kencang di kalangan masyarakat hingga lingkaran birokrasi menyebutkan bahwa istri Bupati Rina diduga diam-diam meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda). Transaksi yang berlangsung secara tertutup dan dirahasiakan ini memicu gelombang kekecewaan dan penilaian buruk dari publik. Tidak ada satu pun pihak yang membenarkan langkah tersebut; hampir seluruh elemen masyarakat menilai tindakan ini sangat keliru, berbau konflik kepentingan, dan mencoreng nama baik penyelenggara negara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kesepakatan pinjam-meminjam itu terjalin sekitar dua tahun lalu, berbarengan dengan masa pengangkatan sang Dirut ke jabatan strategis tersebut. Nilai uang yang bergulir disebut mencapai ratusan juta rupiah, dengan skema pembayaran dan bunga yang disepakati secara pribadi, tanpa sepengetahuan publik dan tanpa masuk ke dalam administrasi resmi instansi mana pun. Selama ini transaksi berjalan rapi dan tertutup, namun kebocoran informasi tak terelakkan, dan kini isu itu menjadi bahan perbincangan hangat yang memanas di warung kopi, kantor-kantor, hingga forum-forum warga.
Konflik Kepentingan yang Sangat Jelas
Yang membuat masyarakat geram bukan hanya soal peminjaman uang antar-pribadi, melainkan siapa yang terlibat di dalamnya. Di satu sisi ada istri kepala daerah, pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah ini. Di sisi lain ada Dirut Perusda, seorang pejabat yang diangkat langsung berdasarkan rekomendasi dan kebijakan Bupati, serta mengelola aset dan uang milik rakyat.
Masyarakat menilai, hubungan atasan dan bawahan yang berubah menjadi hubungan kreditur dan debitur adalah hal yang sangat tabu dan berbahaya. Bagaimana mungkin seorang Dirut bisa bekerja jujur, independen, dan berani bertindak tegas demi kepentingan daerah, jika ia sedang memegang utang kepada istri atasannya sendiri? Posisi sang Dirut otomatis menjadi lemah, tergantung, dan seolah terikat tali pusar.
“Ini jelas konflik kepentingan paling nyata. Kalau saya jadi Dirut itu, mana berani saya menolak permintaan atau proyek yang disodorkan, apalagi kalau itu berkaitan dengan keluarga Bupati? Saya ada utang, saya pasti takut ditekan atau dicopot. Posisi dia jadi sandera. Dan yang rugi akhirnya ya kita semua, rakyat,” ujar Harun, salah satu tokoh masyarakat yang dengan tegas menolak praktik tersebut.
Banyak warga sepakat, bahwa keluarga pejabat tinggi seharusnya sadar diri dan menjauh dari transaksi bisnis apa pun yang melibatkan pejabat bawahan, apalagi yang mengurusi uang daerah. Hal ini demi menjaga kepercayaan dan menghindari kecurigaan yang berlebihan.
Kinerja Perusda Kian Buruk di Tengah Transaksi Gelap
Kekecewaan masyarakat makin menjadi-jadi karena fakta yang ada di lapangan dan publik beredar. Selama dua tahun berjalan transaksi pinjam-meminjam diam-diam itu, kinerja Perusda justru semakin memprihatinkan. Perusahaan yang seharusnya menjadi sapi perah Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru terus mencatatkan kerugian, aset menyusut, pelayanan buruk, dan tidak ada satu pun terobosan nyata yang dirasakan warga.
Warga menyindir tajam, “Uang kami yang diurus Perusda habis kemana? Rugi terus, tapi Dirutnya malah bisa pinjam uang ratusan juta ke istri Bupati. Apa hubungannya? Apakah kerugian itu untuk menutupi utang-utang pribadi? Ini penipuan berkedok jabatan.”
Masyarakat sepakat: peminjaman uang diam-diam ini adalah kesalahan fatal. Sebuah bukti nyata bahwa ketika kekuasaan dan urusan uang pribadi bercampur baur, maka kepercayaan rakyatlah yang menjadi korban utama. Dan kali ini, sulit sekali bagi publik untuk memaafkan, apalagi melupakan kelicikan yang terjadi di balik layar kekuasaan itu.
Mari kita tunggu proses lanjutan persidangan ,apa semua akan berkeadilan tanpa pandang bulu.***
