Oleh: Roni Leriang
ADA satu pertanyaan di kabupaten ini yang patut direnungkan bersama: ketika Polisi Lalu Lintas turun ke jalan untuk melakukan penertiban, apakah yang sedang ditegakkan adalah hukum, atau justru muncul kesan bahwa ada target lain yang harus dikejar? Razia sejatinya adalah upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan. Namun ketika di lapangan beredar cerita mengenai angka Ratusan Ribu yang dikaitkan dengan penyelesaian pelanggaran di tempat, ruang publik berhak bertanya. Apakah penindakan benar-benar berjalan sesuai aturan, atau ada praktik yang perlu diperiksa secara serius?
Menjadi anggota lalu lintas bukan sekadar mengenakan seragam dan menghentikan kendaraan. Di balik seragam itu terdapat sumpah jabatan dan tanggung jawab menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika muncul dugaan bahwa penindakan justru berubah menjadi ruang tawar-menawar, maka persoalan itu tidak boleh dibiarkan menjadi desas-desus semata. Institusi yang profesional seharusnya tidak alergi terhadap kritik, justru menjadikannya cermin untuk membenahi diri.
Prosedur penindakan itu jelas: ada pelanggaran, ada sanksi, dan denda dibayarkan melalui jalur resmi. Lantas, bagaimana jika di tengah razia justru muncul dugaan negosiasi di antara petugas dan pengendara? Ke mana uang yang disebut-sebut dalam kesepakatan itu mengalir? Siapa yang mencatatnya? Jika pelanggaran dapat diselesaikan secara informal, perlahan hukum akan terasa berbeda,tegas bagi yang tak bernegosiasi, lunak bagi yang bersedia membayar di luar aturan.
Angka Ratusan Ribu bukanlah perkara sepele, tetapi juga belum tentu merupakan bukti pelanggaran.Transparansi adalah pelindung terbaik bagi kedua belah pihak.
Kehadiran wartawan di tengah situasi seperti ini bukanlah ancaman. Ia adalah mata publik yang meminta kejelasan. Mengapa harus ditutup-tutupi jika semuanya berjalan benar? Jawaban yang terbuka jauh lebih bermartabat daripada membiarkan kecurigaan tumbuh tak terkendali. Pers bukan musuh kepolisian; pers adalah mitra yang memastikan kebenaran berdiri tegak, bukan di atas kesepakatan senyap di pinggir jalan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang Ratusan Ribu atau razia di jalan. Ini tentang integritas. Masyarakat tidak menuntut kesempurnaan, tetapi masyarakat berhak menuntut kepastian bahwa hukum berjalan sama untuk semua orang,baik yang memakai seragam maupun yang tidak. Jika razia dilakukan untuk menegakkan aturan, biarkan aturan itu juga yang menjaga jalannya razia tersebut. Karena kepercayaan publik jauh lebih mahal daripada angka berapapun yang disebut di pinggir jalan raya.
Masyarakat Menuntut Instruksi Polri (Polisi Bersama Masyarakat)
Catatan Redaksi:
Tulisan ini adalah opini penulis. Pihak terkait yang ingin menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, hubungi Roni Leriang forumkota.id.
