Ribuan Tenaga Honorer di Lahat Gelar Aksi Damai, Tuntut Pengangkatan Jadi PPPK

Lahat, Sumatera Selatan
ForumKota.id

Ribuan tenaga honorer dari berbagai instansi di Kabupaten Lahat berkumpul di halaman kantor DPRD Kabupaten Lahat, Senin (13/1/2025).

Aksi damai ini digelar untuk menuntut pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Forum Tenaga Honorer Kabupaten Lahat, Fauzi Azwar, memimpin langsung aksi yang diikuti sekitar 1.000 orang ini.

Dalam orasinya, ia menyampaikan 11 tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lahat.

Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah dugaan keberadaan “honorer siluman” yang diduga lulus seleksi tanpa melalui prosedur yang jelas.

11 Tuntutan Utama Tenaga Honorer Lahat
Segera realisasikan janji pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK.
Pemerintah daerah diminta mengajukan formasi PPPK ke pemerintah pusat.
Prioritaskan tenaga honorer dengan masa kerja lama dalam sistem penerimaan PPPK.
Hapus sistem peringkat yang merugikan honorer berusia lanjut.
Usut tuntas keberadaan “honorer siluman” yang tidak transparan.
Tenaga honorer aktif harus diprioritaskan dalam proses pengangkatan.
Pastikan pengangkatan honorer sesuai janji pemerintah pusat.
Berikan kepastian hukum atas status tenaga honorer.
Tunda seleksi PPPK tahap dua hingga tuntutan terpenuhi.
DPRD harus segera membahas tuntutan tenaga honorer.
Transparansi dalam seluruh proses pengangkatan PPPK.

Fauzi Azwar menilai keberadaan “honorer siluman” mencederai keadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan ini. Jangan biarkan perjuangan sah kami dirusak oleh praktik tidak sehat,” tegas Fauzi dalam orasinya.

Rahmat Wilantara, salah satu orator, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk perjuangan untuk masa depan tenaga honorer.

“Kami tidak akan berhenti berjuang hingga janji pemerintah ditepati. Banyak dari kami telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian,” ujarnya.

Usai aksi damai, 23 perwakilan Forum Honorer mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Lahat.

Erwin Arsyah, seorang honorer guru Pendidikan Agama Islam (PAI), menyampaikan kekecewaannya atas minimnya formasi PPPK untuk guru PAI di Kabupaten Lahat.

“Tahun ini hanya ada satu formasi guru PAI. Ini sangat tidak masuk akal, mengingat Lahat dikenal sebagai Kota Taqwa. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan guru di daerah terpencil,” kata Erwin.

Makmun Abdul Ghoni, Ketua Komisi I DPRD Lahat dari Fraksi PDI Perjuangan, berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tenaga honorer.

“Jika terbukti ada PPPK yang tidak sesuai prosedur seleksi, kami akan mendesak diskualifikasi,” ujar Makmun.

Anggota DPRD lainnya, Nopran Marjani dari Fraksi Gerindra, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan tenaga honorer.

“Aspirasi ini akan segera kami sampaikan ke Kemenpan RB dan DPR RI,” ucapnya.

Fauzi Azwar menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya tentang tenaga honorer, tetapi juga tentang masa depan pelayanan publik di Kabupaten Lahat.

“Tenaga honorer yang telah lama mengabdi berhak mendapatkan kepastian. Kami akan terus berjuang hingga tuntutan ini terpenuhi,” pungkasnya.

Aksi berlangsung damai hingga selesai, menjadi simbol perjuangan tenaga honorer di Kabupaten Lahat yang mendambakan keadilan dan kepastian dari pemerintah.