Forum Kota|Lampung Tengah – Sejumlah petani pemilik lahan persawahan di Dusun V, Kampung Sidomuyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, sepakat memboikot pembayaran iuran Janggol (iuran Ili-Ili) pada musim panen tahun 2026.
Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk kekecewaan terhadap pengelolaan iuran yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi petani.
Salah seorang warga Dusun V yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya kesepakatan tersebut.
Menurutnya, selama bertahun-tahun para petani selalu patuh membayar iuran Janggol setiap musim panen, bahkan penarikan dilakukan hingga dua kali dalam setahun.
“Selama ini kami selalu taat membayar. Tapi ketika kami meminta perbaikan jalan usaha tani dan gorong-gorong yang rusak, Ketua P3A selaku atasan Ili-Ili justru mengatakan bahwa perbaikan gorong-gorong bukan kewenangan P3A, melainkan kewenangan pemerintah kampung,” ujar warga.
Jawaban tersebut, lanjutnya, memicu kekecewaan para petani. Mereka kemudian bersepakat untuk tidak lagi menyetorkan iuran kepada pengelola Ili-Ili, melainkan menghimpunnya secara mandiri demi kepentingan petani sendiri.
“Kami sepakat iuran Janggol tahun ini kami kumpulkan sendiri untuk memperbaiki jalan usaha tani dan gorong-gorong yang rusak. Setidaknya manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh petani,” katanya.
Berdasarkan kesepakatan warga, iuran ditetapkan sebesar Rp400.000 per hektare. Dengan luas areal persawahan di wilayah Ili-Ili Dusun V yang diperkirakan mencapai sekitar 100 hektare, dana yang berpotensi terkumpul mencapai sekitar Rp40 juta setiap musim panen rendeng.
Sementara pada musim panen gadu, besaran iuran akan disesuaikan dengan hasil panen yang diperoleh petani.
Warga mengaku selama bertahun-tahun telah membayar iuran, namun mereka menilai tidak ada hasil pembangunan yang terlihat di wilayah mereka.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana IPAIR yang selama ini dipungut.
“Sudah bertahun-tahun kami membayar iuran, tetapi tidak ada bekas pembangunan yang kami rasakan. Dana IPAIR juga kami tidak tahu pengelolaannya seperti apa,” ungkap warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Ketua P3A maupun pengelola Ili-Ili belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan dan keputusan warga tersebut. Media masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan konfirmasi agar pemberitaan tetap berimbang sesuai prinsip jurnalistik.(Farizal)
