FORUMKOTA ID,Nusa Tenggara Timir-Tiga puluh dua hari telah berlalu sejak bencana gempa bumi mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Rentang waktu satu bulan lebih ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana proses pemulihan berjalan, sekaligus menegaskan kembali bahwa penanganan bencana bukan semata persoalan teknis-administratif, melainkan cerminan relasi antara negara dan masyakat.
Di balik data dan laporan resmi kebencanaan, terdapat realitas sosial yang jauh lebih kompleks. Sejumlah keluarga masih berada dalam proses pemulihan ekonomi dan psikologis, sementara sebagian lain masih menanti bentuk perhatian yang konkret dari pemangku kebijakan.
Empati sebagai Prinsip, Bukan Formalitas
Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, Yunus Takandewa, menegaskan bahwa penanganan bencana semestinya dipandang sebagai persoalan kemanusiaan, bukan sekadar rutinitas birokrasi. Dalam pandangannya, kehadiran pemerintah daerah tidak boleh bersifat situasional atau hanya intensif pada fase awal bencana ketika perhatian publik dan media masih tinggi.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan penanganan pascabencana menjadi indikator penting untuk menilai kualitas tata kelola kebencanaan di tingkat daerah. Menurutnya, wujud nyata empati pemerintah dapat diukur melalui beberapa dimensi, yakni kesediaan mendengarkan aspirasi dan keluhan warga terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan, percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pemantauan kondisi masyarakat secara berkala hingga tahap pemulihan tercapai.
Yunus menyimpulkan bahwa pola penanganan yang diambil pemerintah daerah pada dasarnya merupakan representasi langsung dari ada atau tidaknya keberpihakan dan empati struktural terhadap masyarakat terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah siaran langsung di platform TikTok bersama komunitas Moncong Putih NTT Gen Z.
Tanggung Jawab Kolektif di Luar Ranah Pemerintah
Meski peran negara menjadi sorotan utama, aspek kepedulian sosial juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kolektif masyarakat luas. Partisipasi publik, sekecil apa pun bentuknya, tetap memiliki nilai strategis dalam mendukung proses pemulihan pascabencana. Dukungan tersebut dapat berupa doa, perhatian, tenaga, bantuan logistik, maupun kontribusi lain yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.
Fenomena melemahnya perhatian publik seiring berkurangnya intensitas pemberitaan media merupakan tantangan tersendiri dalam manajemen bencana di Indonesia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat terdampak dengan dukungan yang tersedia, terutama pada fase pemulihan jangka menengah dan panjang yang sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan fase tanggap darurat.
Penutup: Evaluasi Berkelanjutan sebagai Kebutuhan
Tiga puluh dua hari pascabencana bukanlah titik akhir, melainkan momentum untuk melakukan evaluasi berkelanjutan atas efektivitas penanganan yang telah dan sedang berjalan. Pertanyaan mendasar yang perlu terus diajukan adalah sejauh mana kondisi saudara-saudara kita di Flores telah mengalami perbaikan yang berarti.
Bencana dapat berlalu seiring waktu, namun prinsip kemanusiaan dan empati struktural terhadap korban terdampak semestinya tetap menjadi komitmen yang berkelanjutan, tidak berhenti pada fase darurat semata.
