Hidayat, S.H., Kecam Keras Dugaan Pungutan Komite di SMAN 5 Palembang: Dinas Pendidikan Sumsel Jangan Tutup Mata!

banner 636x380

FORUM KOTA | PALEMBANG – Dugaan praktik pungutan berkedok sumbangan komite di SMA Negeri 5 Palembang menuai kecaman keras dari Aktivis Peduli Pendidikan Sumatera Selatan,M Taufik Hidayat, S.H. Ia mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak sekolah.

Hidayat menilai, apabila benar terdapat penarikan dana komite sebesar Rp250 ribu hingga Rp350 ribu setiap bulan yang bersifat wajib, maka praktik tersebut tidak boleh dibiarkan. Terlebih, muncul dugaan seorang alumni harus melunasi tunggakan uang komite sebesar Rp3 juta agar dapat mengambil ijazahnya.

banner 636x380

“Saya mengecam keras apabila benar ada praktik penarikan uang komite yang diwajibkan kepada wali murid, apalagi sampai ada dugaan ijazah alumni ditahan karena persoalan tunggakan pembayaran. Ini persoalan serius dan harus segera diusut,” tegas Hidayat.

Menurutnya, jangan sampai istilah sumbangan komite hanya dijadikan tameng untuk melegalkan penarikan uang yang pada kenyataannya membebani dan menekan wali murid.

“Jangan berlindung di balik hasil rapat komite apabila dalam pelaksanaannya orang tua tidak memiliki kebebasan untuk menolak. Sumbangan itu sukarela, bukan kewajiban. Kalau sudah ditentukan nominalnya, ditagih setiap bulan, dan orang tua merasa terpaksa membayar, maka mekanismenya harus diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Hidayat juga menyoroti dugaan penahanan ijazah alumni akibat tunggakan Rp3 juta. Menurutnya, ijazah merupakan dokumen penting yang menyangkut masa depan seseorang dan tidak seharusnya dijadikan alat tekanan dalam persoalan administrasi pembayaran.

“Jangan korbankan masa depan anak didik hanya karena persoalan uang. Sekolah adalah lembaga pendidikan, bukan tempat memberikan tekanan ekonomi kepada orang tua. Jika dugaan penahanan ijazah ini terbukti, pihak terkait harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” lanjutnya.

Hidayat Desak Dinas Pendidikan dan Aparat Turun Tangan

Lebih lanjut, Hidayat meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan segera memanggil Kepala SMAN 5 Palembang beserta pengurus komite untuk dimintai penjelasan secara terbuka.

Ia juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh aliran dana komite, mulai dari dasar penetapan nominal, mekanisme penagihan, jumlah penerimaan hingga penggunaan dan pertanggungjawabannya.

“Jangan sampai Dinas Pendidikan hanya diam ketika masyarakat mengeluhkan dugaan pungutan di sekolah negeri. Kami meminta persoalan ini diperiksa secara transparan. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu memberikan sanksi sesuai aturan. Jika terdapat indikasi tindak pidana, silakan diproses oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Hidayat menambahkan, pihaknya akan terus mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Selatan agar tidak ada lagi wali murid yang merasa terintimidasi atau terbebani oleh pembayaran yang diduga bersifat wajib.

Kepala Sekolah Belum Berikan Klarifikasi

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 5 Palembang, Dra. Hj. Ria Wilastri, M.M., hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi wartawan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp.

Pihak sekolah dan komite tetap diberikan ruang untuk menyampaikan hak jawab serta klarifikasi guna menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.

Hidayat menegaskan, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Hak pendidikan anak harus dilindungi dan jangan sampai praktik yang diduga membebani wali murid terus berlangsung tanpa pengawasan.

“Jangan jadikan sekolah negeri sebagai tempat membebani rakyat. Pendidikan adalah hak setiap anak, bukan ladang untuk menekan ekonomi orang tua!” tutup Hidayat. (Fik/yat)

banner 636x380

Posting Terkait

banner 636x380

Jangan Lewatkan