BULA, SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU — Dampak fenomena El Nino yang semakin dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, mendorong Ketua Kontrol Publik Kebijakan Independen Mendesak Bupati SBT segera mengambil langkah konkret dan terukur di lapangan.
Kondisi kekeringan berkepanjangan tidak hanya menyebabkan krisis air bersih, tetapi juga meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mulai mengganggu aktivitas pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK-I), Latif Wadjo. Ia menilai pemerintah daerah perlu mempercepat langkah penanganan darurat, terutama di wilayah desa yang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan menghadapi ancaman kebakaran.
Menurut Latif, koordinasi dengan TNI Angkatan Udara (TNI AU) untuk membantu pemantauan titik api dari udara merupakan langkah yang baik sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla dalam skala luas.
Namun, kata dia, pemantauan dari udara harus diikuti dengan tindakan nyata di tingkat tapak.
Koordinasi dengan TNI AU sangat bagus untuk pencegahan skala luas, tetapi masyarakat di desa membutuhkan air bersih dan kepastian penanganan kebakaran hari ini juga. Bupati harus memimpin langsung pergerakan armada air dan tim darat di lapangan,” tegas Latif.
Ia menggarisbawahi sedikitnya tiga langkah mendesak yang perlu segera dilakukan Pemkab SBT.
Pemerintah daerah diminta segera memerintahkan dinas terkait untuk mengerahkan armada tangki guna mendistribusikan air bersih secara gratis dan berkala kepada masyarakat di desa-desa yang mengalami krisis air.
Distribusi, menurut Latif, harus dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah terdampak sehingga bantuan tidak hanya bersifat insidental, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Pemkab SBT juga didesak membentuk dan mengaktifkan posko siaga karhutla hingga tingkat desa.
Patroli darat perlu diperkuat dengan melibatkan aparat keamanan, pemerintah desa, masyarakat setempat, serta kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), khususnya di wilayah yang memiliki titik rawan kebakaran.
Langkah tersebut dinilai penting agar potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin sebelum meluas.
Selain krisis air dan karhutla, kekeringan berkepanjangan juga berpotensi mengganggu produktivitas pertanian.
Karena itu, Latif meminta Pemkab SBT segera melakukan inventarisasi terhadap lahan pertanian yang terdampak kemarau, termasuk mengidentifikasi petani yang berpotensi mengalami gagal panen.
Bagi keluarga petani yang terdampak serius, pemerintah diharapkan segera menyalurkan bantuan pangan, termasuk memanfaatkan cadangan beras pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku.
Latif menegaskan, kondisi yang dihadapi masyarakat tidak cukup hanya dijawab dengan perencanaan dan koordinasi antarlembaga. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah secara langsung di lapangan.
Jangan sampai masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air, sementara kebakaran terus terjadi dan lahan pertanian semakin terdampak. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, cepat, dan terukur,” ujarnya.
Ia berharap Bupati SBT dapat mengoordinasikan seluruh perangkat daerah terkait agar penanganan dampak kekeringan dan karhutla dilakukan secara terpadu.
Menurut Latif, percepatan penanganan sangat penting untuk mencegah dampak El Nino berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih luas di Kabupaten Seram Bagian Timur.
KPK-I meminta Pemkab SBT tidak hanya berhenti pada koordinasi dan perencanaan teknis, tetapi segera memastikan bantuan air bersih, penguatan patroli karhutla, serta perlindungan terhadap masyarakat dan petani benar-benar bergerak hingga ke tingkat desa.*** M. Lausepa.
