BULA, SERAM BAGIAN TIMUR — Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur (SBT) didesak segera turun tangan menyelidiki dugaan penggunaan material galian C yang tidak dilengkapi dokumen perizinan dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK-I), Latif Wadjo, yang meminta aparat penegak hukum tidak menunggu hingga proyek-proyek tersebut selesai dikerjakan dan diserahterimakan.
Menurut Latif, indikasi penggunaan material galian C berupa pasir, batu, maupun tanah uruk diduga terjadi pada sejumlah kegiatan pembangunan di beberapa wilayah SBT, di antaranya Kecamatan Gorom, Kecamatan Tutuk Tolu, Kecamatan Kian Darat, dan Kecamatan Siritaun Wida Timur.
Kami meminta Kejati Maluku dan Kejari SBT jangan menunggu pekerjaan selesai. Kalau memang ada dugaan penggunaan material galian C yang tidak memiliki legalitas, segera turun ke lapangan dan periksa dari mana material itu diperoleh, siapa pemasoknya, serta siapa yang menggunakan material tersebut dalam proyek,” tegas Latif.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi pengerjaan fisik proyek. Legalitas sumber material juga harus menjadi bagian penting dalam pengawasan, terlebih apabila proyek tersebut menggunakan anggaran negara atau daerah.
Latif menduga penggunaan material yang tidak memiliki dokumen legal berpotensi menimbulkan kerugian, baik terhadap negara maupun masyarakat.
Selain persoalan legalitas pertambangan, aktivitas pengambilan material secara tidak terkendali juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Kalau material diambil dari lokasi yang tidak memiliki izin dan kemudian digunakan untuk proyek pemerintah, tentu harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai negara membiayai sebuah proyek, tetapi material yang digunakan justru berasal dari aktivitas yang tidak memiliki legalitas,” ujarnya.
KPK-I meminta aparat penegak hukum memeriksa dokumen pengadaan dan kontrak proyek, termasuk dokumen asal-usul material, pemasok, nota pembelian, volume material, hingga kesesuaian antara material yang digunakan di lapangan dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.
Menurut Latif, pemeriksaan juga penting dilakukan terhadap pihak penyedia jasa apabila ditemukan perbedaan antara volume material yang dibayarkan dengan material yang benar-benar digunakan di lapangan.
Yang harus diperiksa bukan hanya siapa yang mengambil material, tetapi juga siapa yang membeli, mengangkut, memasok dan menggunakan material tersebut. Semuanya harus terang,” katanya.
Ia juga meminta Kejari SBT berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, termasuk Dinas ESDM Provinsi Maluku dan Inspektorat Daerah, untuk memastikan legalitas sumber material yang digunakan dalam proyek-proyek tersebut.
Berpotensi Masuk Ranah Hukum Jika Unsurnya Terpenuhi
Secara hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sanksi terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin. Pasal 158 mengatur bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sementara itu, Pasal 161 mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah dan/atau memurnikan, mengangkut maupun menjual mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
Ancaman yang diatur juga berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Untuk tata kelola perizinan pertambangan, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 mengatur tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Regulasi tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021 dan sebagian ketentuannya kemudian dicabut melalui regulasi berikutnya.
Karena itu, Latif meminta aparat tidak langsung menyimpulkan adanya tindak pidana, tetapi melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan dokumen yang tersedia.
Kalau setelah diperiksa ditemukan bahwa material tersebut benar-benar berasal dari kegiatan tanpa izin atau terdapat pelanggaran lain, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Latif menilai pemeriksaan sejak proyek masih berjalan jauh lebih penting agar aparat dapat memperoleh bukti secara langsung di lapangan.
Menurutnya, apabila pemeriksaan baru dilakukan setelah proyek selesai, material yang telah digunakan kemungkinan sudah bercampur dengan material lainnya sehingga proses penelusuran asal-usul dan volumenya menjadi lebih sulit.
Jangan sampai setelah proyek selesai baru semua pihak sibuk mencari bukti. Selagi pekerjaan masih berjalan, turun dan periksa. Cek materialnya, cek sumbernya, cek dokumennya, dan cocokkan dengan kontraknya,” katanya.
Selain aspek hukum, KPK-I juga menyoroti potensi dampak lingkungan apabila kegiatan pengambilan pasir, batu atau tanah dilakukan tanpa pengawasan dan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
Latif menyebut kerusakan lingkungan dapat menjadi persoalan serius apabila pengerukan dilakukan secara berlebihan, terutama di sekitar daerah aliran sungai, kawasan pesisir maupun wilayah yang rentan terhadap erosi dan longsor.
Kami tidak ingin pembangunan infrastruktur justru meninggalkan persoalan baru bagi masyarakat. Proyek boleh berjalan, pembangunan harus jalan, tetapi sumber materialnya juga harus legal dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
KPK-I: Bongkar Jika Ada Permainan
Lebih jauh, Latif meminta Kejati Maluku dan Kejari SBT melakukan penelusuran secara terbuka dan profesional terhadap proyek-proyek yang diduga menggunakan material bermasalah.
Ia meminta pemeriksaan tidak berhenti pada pekerja atau sopir pengangkut material, tetapi ditelusuri sampai kepada pemasok, perusahaan penyedia jasa, pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek, serta dokumen pembayaran dan sumber material.
Kalau memang tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan dengan dokumen yang sah. Tetapi kalau ditemukan adanya permainan, jangan ditutup-tutupi. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa sesuai kewenangan dan alat bukti yang ada,” tegas Latif.
KPK-I juga meminta Inspektorat Daerah dan instansi teknis tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi memastikan bahwa material yang digunakan dalam proyek pemerintah benar-benar sesuai dengan spesifikasi, volume dan sumber yang dipersyaratkan dalam kontrak.
Ini uang rakyat. Karena itu seluruh proses pembangunan harus transparan, mulai dari pengadaan material sampai pekerjaan selesai. Jangan sampai masyarakat hanya melihat bangunannya, tetapi tidak mengetahui dari mana materialnya berasal,” pungkas Latif.*** M. Lausepa
