Dugaan kasus kekerasan seksual yang mencuat di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah menjadi perhatian Koordinator Wilayah BEM SI Bali Nusa Tenggara Timur 2026-2027 sekaligus Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor 2025-2026, Saepulloh.
Saepulloh menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian serius, terlebih ketika dugaan tersebut terjadi di lingkungan pendidikan yang semestinya menjadi ruang aman bagi peserta didik.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut nama baik sebuah lembaga, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap korban, keberanian saksi dalam menyampaikan kesaksian, serta kewajiban institusi untuk memastikan lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa.
“Pesantren memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik sekaligus melindungi para santri. Karena itu, apabila terdapat dugaan kekerasan seksual, persoalan tersebut harus dibuka secara objektif dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Saepulloh, Selasa (22/9/2026).
Ia memberikan perhatian terhadap sejumlah mantan santri yang disebut telah menghimpun kesaksian dan menyusun dokumen yang memuat kronologi serta keterangan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai korban.
Bagi Saepulloh, keberanian untuk mengungkap dugaan kekerasan tersebut harus dipandang sebagai bagian dari upaya mencari keadilan. Namun, seluruh kesaksian dan bukti tetap perlu diperiksa secara objektif oleh pihak yang berwenang.
“Kesaksian korban dan saksi harus mendapatkan ruang yang aman. Pada saat yang sama, seluruh bukti harus diuji melalui proses investigasi yang independen agar fakta sebenarnya dapat ditemukan,” tegasnya.
Saepulloh juga menyoroti dugaan adanya relasi kuasa yang dapat membuat korban maupun saksi mengalami tekanan ketika berhadapan dengan figur yang memiliki posisi atau pengaruh kuat di lingkungan pesantren.
Menurutnya, penghormatan terhadap tokoh agama maupun pimpinan lembaga tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
“Penghormatan kepada seorang tokoh tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menutup ruang kritik ataupun kesaksian. Ketika ada dugaan pelanggaran, semua pihak harus tunduk pada proses hukum dan mekanisme pemeriksaan yang berlaku,” katanya.
Selain itu, Saepulloh menyinggung informasi mengenai dugaan adanya tekanan agar dokumen kesaksian ditarik dan proses hukum dihentikan demi mempertahankan nama baik institusi. Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan tawaran fasilitas pendidikan ke luar negeri dalam rangka penyelesaian persoalan tersebut.
Menurutnya, informasi tersebut harus diverifikasi dan diuji melalui proses hukum sehingga tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
“Jika informasi mengenai tekanan terhadap korban atau saksi tersebut benar, maka harus ada pemeriksaan secara serius. Nama baik institusi tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada hak seseorang untuk mendapatkan keadilan,” ujarnya.
Sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Bali Nusa Tenggara Timur dan peresiden mahasiswa institut agama Islam Hamzanwandi pancor, Saepulloh menegaskan bahwa gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, termasuk persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Ia mendorong agar kasus tersebut tidak berhenti pada penyelesaian internal yang tertutup. Menurutnya, diperlukan proses pemeriksaan yang transparan, independen, dan objektif agar seluruh pihak memperoleh kepastian berdasarkan fakta dan hukum.
Di akhir pernyataannya, Saepulloh mendesak aparat penegak hukum, Komnas Perempuan, serta instansi pemerintah terkait untuk turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan kasus tersebut.
“Kordinator BEM SI Bali Nusa Tenggara Timur sekaligus peresiden mahasiswa institut agama Islam Hamzanwandi pancor, Saepulloh m
