Lamongan _ Forumkota.id – Aksi Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan di depan Gedung DPRD Lamongan, Kamis (24/9/2026), berakhir dengan penandatanganan sejumlah poin tuntutan oleh perwakilan DPRD Lamongan, Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian.
Aksi yang berlangsung di Jalan Basuki Rahmad tersebut menyoroti pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026. Mahasiswa menuntut pemerintah daerah membuka informasi penggunaan anggaran secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Massa mahasiswa yang mengenakan jaket biru menggelar aksi duduk di badan jalan sejak siang hingga sore. Mereka secara bergantian menyampaikan pandangan serta tuntutan terkait pengelolaan DBHCHT, sementara aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi.
Setelah melalui dialog dengan perwakilan pemerintah daerah dan DPRD, dokumen tuntutan kemudian ditandatangani bersama di lokasi aksi. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh massa mahasiswa.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lamongan, Husen, S.Ag., M.Pd., atau yang akrab disapa Cak Husen, menyatakan DPRD akan mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Niaga Tembakau, Husen menyampaikan bahwa Panitia Khusus (Pansus) DPRD berencana melibatkan kader PMII dalam pembahasan regulasi tersebut.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang disusun dapat memberikan perlindungan terhadap petani tembakau lokal serta memastikan program bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Husen juga mengapresiasi fungsi kontrol mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah daerah dan menyatakan kesiapan DPRD untuk mengawal persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Dalam tuntutannya, PK PMII Unisda meminta Pemkab Lamongan membuka data pengelolaan DBHCHT 2026 kepada masyarakat.
Data yang diminta tidak hanya menyangkut jumlah anggaran, tetapi juga peruntukan setiap program, daftar atau kategori penerima manfaat, besaran anggaran, mekanisme verifikasi dan validasi penerima, hingga hasil pelaksanaan program.
Mahasiswa menilai transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana dana yang bersumber dari DBHCHT benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.
Ketua PK PMII Unisda, M. Yoga Firmansyah, dalam orasinya menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan DBHCHT tidak semata-mata berdasarkan tingkat penyerapan anggaran.
“Pengelolaan DBH-CHT tidak cukup hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran,” tegas Yoga dalam orasinya.
Mahasiswa juga mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan DBHCHT 2026. Mereka menyinggung Peraturan Bupati (Perbup) Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 yang sebelumnya disusun berdasarkan PMK Nomor 72 Tahun 2024.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga merujuk pada PMK Nomor 22 Tahun 2026, yang mengatur proporsi penggunaan DBHCHT sebesar 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk kesehatan.
Selain proporsi penggunaan anggaran, pemerintah daerah juga diwajibkan menyusun RKP DBHCHT, menentukan target keluaran, menyampaikan laporan realisasi penggunaan, serta mengikuti mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Massa juga mendesak dinas terkait melakukan pengusutan terhadap indikasi adanya bantuan sosial yang dialihfungsikan atau diperjualbelikan oleh oknum di lapangan.
Mahasiswa meminta persoalan tersebut ditelusuri secara serius sehingga apabila ditemukan pelanggaran, dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab dan mekanisme penyaluran bantuan dapat diperbaiki.
Selain itu, aksi juga menyoroti dugaan aktivitas pertambangan galian C ilegal di wilayah Kabupaten Lamongan.
Massa mendesak aparat penegak hukum dan DPRD memberikan perhatian terhadap dugaan tersebut, termasuk apabila terdapat indikasi keterlibatan oknum pejabat dalam aktivitas pertambangan yang dipersoalkan.
Dalam konteks alokasi DBHCHT Lamongan 2026, terdapat sejumlah program yang menjadi perhatian, di antaranya:
Pertama, BLT DBHCHT. Program ini dialokasikan sebesar Rp6,2 miliar, turun dari sekitar Rp12,12 miliar pada 2025. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 6.016 penerima manfaat yang diprioritaskan bagi buruh pabrik rokok, dengan nominal Rp1 juta per orang dalam satu tahap.
Kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran sebesar Rp3,6 miliar dialokasikan untuk pembayaran iuran jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi sekitar 36 ribu petani tembakau dan pekerja rentan selama periode Juli–Desember 2026.
Ketiga, program ketahanan pangan. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp9,5 miliar untuk sejumlah kegiatan, antara lain pelatihan pembibitan, pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk organik cair, serta pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Kedungpring.
Persoalan transparansi DBHCHT sebelumnya juga menjadi perhatian publik sejak Agustus 2026. Salah satu yang dipersoalkan adalah pembatasan akses terhadap data penerima BLT oleh Dinas Kominfo dan Dinas Sosial dengan alasan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi.
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mencatat capaian positif dalam evaluasi pelaksanaan DBHCHT 2025, khususnya dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal. Upaya tersebut disebut mampu menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar Rp1 miliar.
Dengan ditandatanganinya tuntutan mahasiswa oleh perwakilan instansi terkait, publik kini menunggu tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah terhadap poin-poin yang telah disepakati dalam aksi tersebut.
Redaksi masih berupaya memperoleh keterangan resmi lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pertanian, mengenai langkah yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.
Jurnalis – Sunariyanto
Editor – Redaksi
