Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara mengenai kekhawatiran masyarakatGazatidak dapat kembali ke tanah air mereka jika dievakuasi ke Indonesia.
Belum juga. Masuk sini saja sudah khawatirenggakbisa kembali, bagaimana,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Agustus 2025.
Prasetyo memastikan bagaimana jaminan warga Gaza dapat kembali ke negara mereka.
Menurut Prasetyo, pemilihan Pulau Galang sebagai lokasi perawatan belum diputuskan. Pulau Galang menjadi pilihan lain karena memiliki fasilitas kesehatan.
Prasetyo menyatakan pemerintah perlu meninjau kembali situasi pulau yang dahulu digunakan sebagai tempat perawatan pasien Covid-19. “Namun kita juga harus mempertimbangkan bahwa kondisi Pulau Galang saat ini tidak lagi seperti dua atau tiga tahun lalu,” ujarnya. “Jangan sampai nanti semangat kita justru menimbulkan masalah baru. Kita sangat berhati-hati.”
Rencana pemerintah untuk mengungsikan penduduk Gaza ke Indonesia kembali menjadi perhatian. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan pemerintah akan menyiapkan Pulau Galang di Provinsi Kepulauan Riau sebagai tempat pengungsian sementara bagi 2.000 warga Palestina dari Gaza.
Hasan menekankan bahwa evakuasi tersebut bukanlah pemindahan, tetapi upaya pemerintah dalam memberikan bantuan medis dan kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa Pulau Galang dipilih karena berada jauh dari permukiman penduduk.
“Karena di sana dulu pernah menjadi tempat pengungsian, tetapi juga pernah digunakan sebagai pusat penanganan Covid. Jadi, secara keamanan dan kenyamanan warga, itu bisa dikendalikan dengan baik, sangat terkendali jika berada di sana,” ujar Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Agustus 2025.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik rencana tersebut. Ia menyatakan bahwa rencana mengangkut warga Gaza merupakan keinginan Amerika Serikat dan Israel yang sudah lama ada.
Menurutnya, meskipun pemerintah Indonesia menyatakan warga Gaza yang telah dirawat di Pulau Galang akan dikembalikan ke Palestina, masalahnya tidak se sederhana itu. “Yang menjadi pertanyaan, apakah Israel dan Amerika Serikat bersedia menerima kembalinya warga Gaza?” ujar Anwar dalam pernyataan tertulis yang diterima.Tempo, pada Senin, 11 Agustus 2025.
Ia berpendapat bahwa cara Indonesia mengevakuasi warga Gaza berpotensi menyebabkan masalah baru di masa depan. Contohnya, tidak ada jaminan bahwa warga Gaza yang telah mendapatkan perawatan akan kembali ke Palestina karena konflik yang masih berlangsung di sana.
Anwar menganggap pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan pengobatan langsung di Gaza atau wilayah perbatasan yang dekat dengan Palestina. “Saya kira, mereka juga akan menyetujui hal ini karena masih dirawat di samping saudara, keluarga, dan tanah airnya,” ujar Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah ini.
Anggota Komisi I DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, Oleh Soleh, menyatakan bahwa fraksinya secara prinsip mendukung misi kemanusiaan pemerintah Indonesia terhadap warga Palestina. Namun, menurutnya, rencana evakuasi penduduk Gaza ke Pulau Galang dapat menciptakan kesan yang berbeda. Hal ini karena Israel selama ini ingin warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza.
“Jika konteksnya Indonesia mengungsikan warga Gaza keluar dari negaranya, itu sama saja dengan Indonesia menyetujui keinginan Israel untuk memperoleh seluruh wilayah Palestina,” ujar Oleh, pada Senin, 11 Agustus 2025.
Anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin juga memberi peringatan kepada pemerintah. Ia menyatakan bahwa tujuan dari misi kemanusiaan tersebut tidak boleh terbawa oleh keinginan Israel dan Amerika Serikat.
“Lebih baik pengobatan dilakukan secara langsung di Gaza atau meminta bantuan dalam penyediaan tempat di wilayah negara tetangga Palestina. Hal ini lebih sesuai dan tidak memaksa warga Gaza meninggalkan tanah airnya,” ujar Hasanuddin dalam pernyataan tertulisnya, 9 Agustus 2025.
Hasanuddin juga menyampaikan bahwa proses evakuasi tergantung pada izin Israel karena Gaza saat ini masih dalam kondisi konflik dan blokade militer dari Israel. Selain itu, menurut Hasanuddin, Israel hanya akan memberikan akses jika warga Palestina tidak kembali ke Gaza.
“Israel dan sekutunya memiliki kepentingan agar warga Palestina meninggalkan wilayah yang sedang diperebutkan. Hal ini perlu diperhatikan agar kita tidak terjebak dalam skenario serupa,” kata Hasanuddin.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengharapkan pemerintah memberikan penjelasan mengenai rencana evakuasi penduduk Gaza ke Indonesia, termasuk mekanisme pengembalian mereka ke wilayah Palestina. Dave menilai rencana pemerintah untuk mengevakuasi dan memberikan perawatan kepada warga Gaza sebagai bentuk dukungan kemanusiaan. Ia menyatakan tindakan ini selaras dengan posisi kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu mendukung perjuangan rakyat Palestina serta menentang segala bentuk penjajahan.
Namun, anggota fraksi Golkar ini menyatakan tindakan tersebut dapat dianggap sejalan dengan rencana pengusiran paksa oleh Israel. Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri telah menjelaskan bahwa inisiatif ini bukanlah pemindahan tetap, melainkan bantuan medis bagi korban luka, anak-anak, dan warga sipil yang terkena dampak agresi.
Dave menekankan bahwa Komisi I DPR akan memastikan setiap langkah diambil dengan prinsip kehati-hatian, koordinasi diplomatik yang kuat, serta tidak bertentangan dengan semangat perjuangan kemerdekaan Palestina. “Kami juga akan meminta pemerintah menjelaskan rencana pemulangan warga Gaza setelah pengobatan, termasuk bagaimana menjamin akses kembali ke tanah mereka, mengingat saat ini wilayah Gaza berada di bawah kendali Israel dan ada risiko penolakan,” ujar Dave kepadaTempo, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Presiden Prabowo Subianto pertama kali mengumumkan rencana pengungsian seribu warga Gaza ke Indonesia pada 9 April lalu. Pada saat itu, ia sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah guna meminta persetujuan negara-negara Arab untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.
Rencana ini diumumkan beberapa hari setelah media Israel melaporkan bahwa beberapa negara bersedia menerima mereka. Media Israel, Times of Israel, pada 5 April lalu melaporkan bahwa pemerintah Israel telah menghubungi sejumlah negara untuk menampung penduduk Gaza. Seorang pejabat senior Israel menyatakan bahwa Israel telah membahas relokasi tetap penduduk Gaza dengan Presiden AS Donald Trump. Ia menyebutkan bahwa sejumlah negara tertarik untuk menerima warga Gaza.
Saat ditanya mengenai laporan media Israel, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak berkaitan dengan Indonesia. “Itu antara Israel dan Amerika Serikat,” ujar Subiono, pada 7 Agustus 2025.
Adinda Jasmine dan Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penyusunan artikel ini.
