NTB, | FORUMKOTA.ID __ (Kader HIMMAH NWDI) / Desa Sakra Selatan tercatat sebagai desa dengan angka stunting tertinggi di Lombok Timur, dengan prevalensi mencapai 45,96 persen atau 239 anak. Kondisi ini menempatkan Sakra Selatan dalam daftar hitam kasus stunting, meski desa tersebut mengalokasikan anggaran kesehatan yang relatif besar, sekitar 16–17 persen dari total APBDes.
Fakta ini memunculkan sorotan publik. Salah satunya datang dari Aziz, salah satu Mahasiswa/Aktivis Universitas Pendidikan Mandalika. Pria yang akrab disapa Ajèk ini menilai persoalan stunting di Sakra Selatan bukan terletak pada minimnya anggaran, melainkan pada cara pengelolaan dan arah program.
“Kalau anggarannya besar tapi stunting justru tertinggi, berarti yang bermasalah bukan uangnya, tapi strategi dan tata kelolanya,” ujar Aziz.
Menurutnya, selama ini penanganan stunting di desa cenderung berulang pada kegiatan rutin seperti Posyandu, PMT, dan rapat konvergensi, tanpa menyentuh akar persoalan.
“Programnya jalan, laporannya ada, tapi dampaknya tidak terasa di keluarga paling rentan. Stunting seolah diperlakukan sebagai urusan administrasi, bukan krisis sosial yang serius,” katanya.
Aziz juga menyoroti minimnya transparansi pengelolaan anggaran kesehatan desa. Ia menilai masyarakat belum mendapatkan akses yang memadai terhadap laporan tahunan program kesehatan, termasuk informasi tentang siapa penerima manfaat dan sejauh mana efektivitas setiap kegiatan.
“Publik berhak tahu, anggaran kesehatan yang besar itu benar-benar sampai ke siapa dan menghasilkan apa. Tanpa keterbukaan laporan, sulit melakukan evaluasi dan koreksi,” tegasnya.
Ia menambahkan, status daftar hitam stunting seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar menambah kegiatan atau mempertahankan pola lama.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian membuka data, mengakui kegagalan program, dan mengubah pendekatan. Kalau tidak, stunting akan terus diwariskan dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Menurut Aziz, tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola dan transparansi anggaran, besarnya belanja kesehatan berpotensi hanya menjadi rutinitas tahunan, sementara masa depan anak-anak desa terus terancam.
