KENDAL, FORUMKOTA.ID – Pemerintah Kabupaten Kendal merombak struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dengan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 29 pejabat struktural, Kamis (6/2/2026). Dari jumlah tersebut, dua kepala dinas dan sembilan kepala bidang (kabid) turut dikukuhkan.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari dan digelar di Pendapa Tumenggung Bahurekso, sebagai tindak lanjut penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) seiring perubahan nomenklatur serta peningkatan tipe sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Kendal.
Adapun 29 pejabat yang dilantik terdiri dari 2 kepala dinas, 2 sekretaris dinas, 11 pejabat administrator, 9 kepala bidang, serta 5 pejabat pengawas.
Bupati Kendal yang akrab disapa Mbak Tika menegaskan, pelantikan ini bukan merupakan mutasi maupun promosi jabatan, kecuali pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mengalami peningkatan tipe dari C menjadi A, sehingga berdampak pada promosi jabatan.
“Pelantikan ini dilakukan sebagai penyesuaian struktur organisasi. Para pejabat tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Sejumlah OPD yang mengalami perubahan nomenklatur antara lain Dinas Kesehatan menjadi Dinas Kesehatan Daerah, Baperlitbang menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah, BKPP menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta peningkatan tipe BPBD Kendal.
Terkait jabatan pimpinan tinggi pratama, Mbak Tika memastikan pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Saat ini, Pemkab Kendal masih dalam tahap pembentukan panitia seleksi (pansel).
“Pelantikan hari ini bukan untuk mengisi jabatan kosong. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tetap melalui seleksi terbuka,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kendal Abdul Basir mengungkapkan, saat ini terdapat delapan jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong dan akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka.
“Pejabat yang dilantik hari ini pada dasarnya masih menduduki jabatan yang sama dan hanya dikukuhkan kembali setelah adanya perubahan SOTK,” kata Basir.
