ForumKota.Id–SELONG, 10 Februari 2026 – Aroma tidak sedap mulai tercium dari “dapur” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lombok Timur. Aliansi Pemuda dan Masyarakat Menggugat (APM2) mencium adanya bau amis nepotisme dalam pembagian dana hibah Bupati yang diduga kuat hanya menjadi ajang “bagi-bagi jatah” untuk lingkaran elit dan tim sorak kekuasaan.
Ketua APM2, Mu’ammal Hamidi, dengan nada tinggi menyebut bahwa penyaluran dana hibah ini lebih mirip transaksi di bawah meja daripada pelayanan publik. Ia menengarai anggaran tersebut sengaja “diparkir” ke rekening-rekening yang punya jalur orang dalam (ordal), mulai dari eks tim sukses hingga klub sepak bola kesayangan pejabat, sementara rakyat jelata hanya bisa gigit jari menonton dari pinggir lapangan.
“Kami menduga keras Kesbangpol Lotim sedang main mata. Dana hibah ini seolah-olah disulap jadi hadiah untuk mereka yang berjasa saat pilkada dan hobi kelompok tertentu saja. Ingat, ini uang rakyat Lombok Timur, bukan uang warisan nenek moyang yang bisa dibagi-bagi sesuka hati demi syahwat politik!” semprot Mu’ammal saat ditemui di Selong, Selasa (10/2).
Yang lebih menggelitik, APM2 menyoroti fenomena “proposal gaib” yang tiba-tiba muncul dan langsung cair tanpa melewati proses verifikasi yang masuk akal. Mu’ammal menduga, asal ada “stempel” instruksi dari atasan atau punya kedekatan emosional, proposal seberat apapun bakal langsung lolos tanpa perlu dicek ke lapangan.
“Banyak proposal ‘siluman’ yang sakti mandraguna. Tanpa diverifikasi ketat oleh OPD, eh tiba-tiba sudah dikunci dan siap cair. Kalau cara mainnya begini, ya mending namanya diganti saja jadi ‘Badan Kesejahteraan Timses’, bukan Kesbangpol lagi,” sindirnya pedas.
Mu’ammal pun memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Daerah Lombok Timur: buka data penerima hibah sekarang juga atau siap-siap “dikepung”. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak tahu siapa saja yang menikmati aliran dana tersebut agar tidak menjadi bola liar yang merusak kepercayaan publik.
“Kami minta transparansi total! Jangan sampai anggaran daerah cuma berputar di situ-situ saja, di orang yang itu-itu saja. Kalau tuntutan ini tidak digubris, jangan salahkan kalau kami bawa massa yang lebih besar untuk ‘silaturahmi’ ke kantor Bupati,” tutupnya dengan nada mengancam.
Sampai berita ini naik cetak, pihak Kesbangpol Lombok Timur masih memilih jurus “seribu bahasa” dan belum memberikan klarifikasi apa pun terkait tudingan miring tersebut.
