FORUM KOTA | TUBABA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kembali menuai sorotan.
Sejumlah kepala sekolah dan wali murid mempertanyakan kualitas menu yang disalurkan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panaragan Jaya 04 karena dinilai belum mencerminkan standar gizi seimbang sebagaimana tujuan program nasional tersebut.
Program yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sejatinya dirancang untuk memperkuat asupan gizi peserta didik melalui kombinasi karbohidrat, protein, sayur, buah, serta susu atau sumber kalsium lain. Namun, realisasi di lapangan disebut belum memenuhi komposisi tersebut.
Kepala SMP Karya Bhakti Panaragan, Ananda Ruri Vianora, mengungkapkan pihaknya kembali menerima keluhan dari guru dan siswa terkait menu yang dibagikan. Menurutnya, beberapa kepala sekolah sebelumnya telah menyampaikan protes kepada pihak SPPG, namun belum ada tindak lanjut yang terlihat.
“Keluhan sudah disampaikan minggu lalu, tetapi belum ada respons. Hari ini kembali dikirim makanan yang diduga di bawah standar untuk anak-anak,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (02/03/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, menu yang diterima siswa pada Senin (02/03/2026) berupa kue bolu kukus, kurma, dan susu ukuran 110 ml. Sementara pada Kamis pekan sebelumnya, menu yang dibagikan hanya berupa jus anggur, telur rebus, dan satu bungkus kecil biskuit.
Komposisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait keseimbangan gizi, terutama ketiadaan sayur dan sumber karbohidrat utama yang menjadi bagian penting dalam pedoman gizi seimbang.
Sejumlah wali murid juga menyampaikan kekecewaan. Mereka mempertanyakan kesesuaian antara menu yang diterima siswa dengan nilai anggaran yang disebut berada pada kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi.
“Kalau memang anggarannya segitu, tapi yang diterima anak-anak seperti ini, sangat disayangkan. Kalau terus begitu, lebih baik mekanismenya dievaluasi,” kata Vina, salah satu wali murid.
Ananda turut menyinggung hasil rapat antara kepala SPPG dan perwakilan Badan Gizi Nasional pusat pada pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, setiap dapur diwajibkan mempublikasikan rincian harga menu harian sebagai bentuk transparansi. Namun, menurutnya, dapur yang dimaksud belum mempublikasikan informasi tersebut melalui media sosial resmi.
Ketiadaan publikasi tersebut dinilai memperkuat kesan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat, terutama di tengah munculnya keluhan mengenai kualitas menu.
Program MBG merupakan kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Namun, pelaksanaan di tingkat daerah dinilai perlu pengawasan lebih ketat agar tujuan pemenuhan gizi benar-benar tercapai.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur SPPG Panaragan Jaya 04 maupun perwakilan SPPG terkait belum memberikan tanggapan resmi. Publik kini menunggu langkah evaluasi dan pengawasan dari pemerintah daerah serta instansi terkait guna memastikan standar gizi dan transparansi anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Sebelumnya, sebanyak 33 orang di Kabupaten Tulang Bawang dilaporkan mengalami gejala keracunan makanan usai menyantap menu dalam program MBG yang disajikan oleh SPPG Menggala Tengah, Tulang Bawang pada Selasa (24/2/2026).
