MASYARAKATlautan sukuAir Mas, Pulau Tanjung Sauh, Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau–korban pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), menolak untuk direlokasi. Pasalnya, rumah relokasi yang baru berada di darat bukan di pesisir pulau.
Waktu, mengunjungi pulau yang berada di sebelah timur Kota Batam tersebut pada awal Agustus 2025 lalu. Terlihat pematangan lahan sudah berlangsung masif, terutama di PulauTanjung SauhKecil.
Pulau yang awalnya bukit dengan pohon rindang dan hutan bakau yang lebat kini rata dengan tanah. Demikian pula pembukaan lahan juga terjadi di Pulau Tanjung Sauh Besar. Terlihat jelas garis pantai kawasan pulau, air laut mulai keruh. Meskipun sudah dipasang penghalang sedimentasi dari bekas pemotongan lahan atau reklamasi yang masuk ke laut.
Kampung Air Mas, hanya berjarak 300 meter dari lokasi pematangan lahan yang berlangsung di Pulau Tanjung Sauh Besar. Kampung ini juga menjadi sasaran pembangunan, sehingga PT Batamraya Sukses Perkasa (BSP) yang menggarap Pulau Tanjung Sauh, akan merelokasi warga ke Pulau Ngenang. Pulau tersebut bersebelahan dengan Pulau Tanjung Sauh Besar.
Mengapa masyarakat laut menolak?
Muhammad, 34 tahun, salah seorang warga yang menyatakan menolak untuk pindah saat ini. Pasalnya, rumah relokasi yang berada di Pulau Ngenang berada di darat, bukan rumah panggung yang ada di pesisir seperti rumah mereka saat ini.
Selain itu, katanya, sungai akses warga ke rumah relokasi juga belum dibangun oleh PT BSP meskipun sudah dijanjikan. Mayoritas warga suku laut ini memiliki kapal yang juga digunakan untuk berlayar di sekitar pulau. “Kemarin dijanjikan akan dibuat sungai tetapi sampai sekarang belum ada, jadi kami belum pindah ke sana,” katanya.
Ia mengatakan, rata-rata sekitar 40 kepala keluarga yang berada di Kampung Suku Laut Air Mas masih menolak untuk pindah ke sana. “Meskipun ada sungai, bagi saya tetap berat untuk pindah, karena rumahnya berada di darat, kami ini tidak bisa jauh dari air,” kata Hasan, warga suku laut lainnya.
Hasan berharap, meskipun terdampak pembangunan, ia meminta perusahaan mengganti rumah mereka tetapi tetap tinggal di Kampung Air Mas. “Maksud kami, ganti rumah, jika misalnya ganti rumah di sini (kampung Air Mas) maka bersyukur, kami tidak ingin pindah,” katanya.
Salah satu kesulitan Hasan adalah ketika rumah baru berada di darat, ia tidak bisa melihat langsung pasang surut air laut, yang menjadi petanda untuk warga suku laut turun melaut atau tidak.
Seperti Hasan dan Muhammad, beberapa suku laut lain juga mengatakan hal yang sama. “Ini (kampung Air Mas) adalah tanah berkah,” kata Mani, tetua suku laut Air Mas yang sudah berusia hampir 100 tahun.
Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, memperhatikan nasib suku laut di Air Mas. Ia mengatakan sudah tiga kali datang melakukan verifikasi kepada warga. “Saat ini kami coba menampung informasi dari warga, mereka memang tidak mau pindah, salah satu alasannya karena tidak ada sungai tadi,” kata Hendrik.
Hendrik saat ini terus mengumpulkan data untuk memberikan masukan agar suku laut diberikan perlakuan khusus karena terdampak PSN Tanjung Sauh ini. “Jangan sampai, dulu mereka mengembara di laut, dipindahkan pemerintah ke darat, sekarang mau dipindahkan lagi. Kami mendampingi warga untuk membuka akses berkeadilan kepada mereka,” katanya kepadaWaktu, belum lama ini.
Ia juga mengatakan, dampak dari pembangunan ini tidak hanya terhadap eksistensi suku laut yang dipindahkan ke darat. Tetapi juga dampak lingkungan, seperti nelayan suku laut yang pendapatannya berkurang akibat kerusakan lingkungan sekitar. “Secara administrasi kami masih dalam proses pemeriksaan, di kampung Air Mas juga ada patok kampung tua, ini sama-sama kitadiperiksa silang“Apakah kawasan itu memang kampung tua atau bagaimana,” katanya.
Perusahaan akan Menyediakan Sungai
PT BSP memberikan penjelasan terkait masalah suku laut Air Mas. Manajemen perusahaan yang berada di bawah Panbil Group ini mengatakan bahwa sejak awal telah mengakomodir semua masukan yang disampaikan masyarakat.
Salah satunya terkait alur sungai, Direksi Panbil Group, Anwar mengatakan, sungai sedang dalam proses pembuatan dari pesisir Pulau Ngenang ke rumah relokasi yang berada di darat. Jaraknya diperkirakan hanya sekitar 10 meter ke laut.
Meskipun kawasan di pesisir Pulau Ngenang adalah hutan mangrove, kata Anwar, saat ini pihaknya telah mengirim surat untuk membuat alur sungai yang akan digunakan oleh warga suku laut Air Mas. “Kami juga berkoordinasi dengan kementerian. Kami sedang mendiskusikan dengan kementerian kehutanan bagaimana mekanismenya agar kami tidak tiba-tiba menurunkan alat ke sana begitu saja. Meskipun sebenarnya itu merupakan permintaan warga,” kata Anwar yang juga didampingi beberapa Direksi Panbil Group kepadaTempo, Senin 11 Agustus 2025.
Anwar juga mengatakan bahwa pembangunan sungai akan melibatkan masyarakat sekitar dengan fasilitas dari PT BSP. Mengenai permintaan warga untuk dibangunkannya rumah di pesisir, katanya, perusahaan telah pernah membahas terkait rencana tersebut.
Namun secara aturan, tidak diperbolehkan membangun rumah di tepi pulau. “Kami tidak ingin bekerja sembarangan. Semua hal harus ada koridor,” katanya.
Sebenarnya kata Anwar, komunikasi dengan warga sekitar sudah berlangsung sejak 2018. Tidak serta-merta warga dipindahkan ke Pulau Ngenang. “Bahkan ada rencana dulu dipindahkan ke Pulau Kasam depan Pelabuhan Punggur, setelah dibahas dengan Pemko peruntukannya bukan untuk pemukiman, akhirnya dipilih Pulau Ngenang pada tahun 2021 sebagai tempat relokasi,” katanya.
Selain menyediakan sungai, katanya, hasil komunikasi dengan warga PT BSP juga menyediakan lahan untuk warga, rumah relokasi, dan uang sagu hati. “Jika masih ada yang menolak, kami akan turun lagi, kami diskusikan lagi. Kita tidak ada pemaksaan,” katanya.
Data PT BSP total warga terdampak 150 kepala keluarga yang terdiri dari tiga kampung, yaitu Kampung Air Mas, Selat Desa dan Kampung Dapur Arang yang tersebar di sekeliling Pulau Tanjung Sauh Besar. Anwar juga menjelaskan, semua pembangunan di Tanjung Sauh sudah memiliki izin.
“Kami masih berstatus PSN dan juga KEK, secara berkala dilaporkan terus ke pemerintah pusat, sedangkan untuk lingkungan juga kita pastikan tidak merusak, misalnya kami pasang jaring di sekeliling pulau agar laut tidak keruh,” katanya.
Rencananya, katanya, PSN Pulau Tanjung Sauh dan Ngenang akan dibangun pelabuhan kontainer, pembangkit listrik hingga kawasan industri. Selama satu tahun ini PT BSP melakukan investasi sekitar Rp 5,5 triliun dan diperkirakan hingga tahun 2030, itu mencapai Rp 33 triliun. “Itu yang sudah terpetakan hingga tahun 2030. Jika Rp 5,5 triliun itu sudah terealisasi,” katanya.
