Program Indonesia Pintar ( PIP), Menuai keluhan Masyarakat Sumba Timur

Alih-alih meringankan beban, mekanisme pencairan dana bantuan di Bank BRI dikeluhkan warga karena dianggap berbelit-belit, kaku, dan tidak berpihak pada masyarakat kecil di wilayah terpencil.

Bagi warga yang tinggal di pusat kota Waingapu, mencairkan dana mungkin perkara mudah. Namun bagi masyarakat dari Tarimbang atau Tabundung, perjalanan menuju kantor bank adalah sebuah “perjuangan hidup-mati” secara ekonomi.

Bayangkan saja, seorang siswa SD menerima bantuan sebesar Rp450.000. Untuk mengambil uang tersebut, mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan biaya transportasi yang tidak murah. Jika ditambah dengan biaya makan dan transportasi orang tua sebagai pendamping, total pengeluaran bisa mencapai ratusan ribu rupiah.

Kami datang untuk ambil bantuan karena kami tidak punya uang, tapi untuk mengambilnya kami harus meminjam uang untuk ongkos. Sampai di bank, prosedur sulit, dan uangnya habis hanya untuk perjalanan. Kami pulang dengan tangan hampa,” ungkap salah satu orang tua siswa dengan mata berkaca-kaca.

Masyarakat mempertanyakan alasan Bank BRI mengubah kebijakan pencairan. Sebelumnya, siswa cukup didampingi wali atau membawa surat keterangan dari sekolah. Kini, kehadiran orang tua kandung bersifat wajib, atau harus melalui surat kuasa yang prosesnya pun tidak sederhana bagi warga

Antrean mengular sejak pagi buta, namun pelayanan seringkali berakhir mengecewakan. Insiden penutupan layanan pada pukul 15.00 WITA saat ratusan warga masih mengantre menjadi potret buram pelayanan publik di sana. Warga yang sudah jauh-jauh datang terpaksa telantar tanpa kepastian, padahal mereka telah mengorbankan waktu dan biaya yang besar.

Keluhan juga menyasar pada perlakuan petugas bank yang dinilai tidak humanis. Banyak orang tua yang sudah membawa dokumen lengkap seperti rapor dan surat rekomendasi sekolah, namun tetap ditolak hanya karena masalah teknis kecil seperti ketiadaan pas foto.

“Kami sudah bawa rapor asli, anak sudah hadir, rekomendasi sekolah ada. Tapi karena tidak ada foto, kami disuruh pulang. Tidak ada kebijakan yang melihat kondisi kami yang jauh ini,” ujar warga lainnya.

Tak hanya itu, masalah sinkronisasi data juga menjadi “momok”. Banyak orang tua yang sudah jauh-jauh datang karena nama anaknya tercantum di daftar penerima, namun saat tiba di teller, dana dinyatakan belum keluar atau belum tersedia di sistem.

masyarakat Sumba Timur mendesak pemerintah pusat, daerah, dan jajaran manajemen Bank BRI untuk segera mengambil langkah nyata. Warga menuntut tiga hal utama
Membuka unit layanan atau cabang pembantu di setiap kecamatan agar warga tidak perlu bertumpu di kantor pusat Waingapu.

Mengembalikan mekanisme pendampingan wali yang lebih fleksibel bagi warga pelosok.
Memastikan dana benar-benar sudah siap sebelum menginstruksikan warga datang ke kantor bank.

Ada kekhawatiran besar di tengah masyarakat; jika proses ini terus dipersulit, batas waktu aktivasi rekening akan terlampaui. Jika itu terjadi, dana bantuan akan hangus dan kembali ke kas negara—sebuah kegagalan negara dalam memberikan hak pendidikan bagi anak-anak di ufuk timur Indonesia.

Pemerintah dan pihak perbankan diharapkan tidak menutup mata. Sebab, di balik setiap rupiah dana PIP yang sulit dicairkan, ada mimpi anak-anak Sumba Timur yang sedang dipertaruhkan.