BULA, Seram Bagian Timur – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, mulai mempersiapkan pelaksanaan program pembangunan rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut. Program ini direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026 sebagai upaya pemerintah daerah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi para pegawai negeri.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Seram Bagian Timur, M. Korwaka, mengatakan program rumah subsidi tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
Hal itu disampaikan Korwaka kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya di Bula, Selasa (10/3/2026).
Program ini merupakan kerja sama antara gubernur dengan para bupati dan wali kota di Maluku dalam rangka penyediaan rumah bagi ASN. Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur sendiri direncanakan sekitar 200 unit rumah subsidi,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut sebenarnya telah mulai dirancang sejak tahun 2025. Namun karena waktu pelaksanaannya sudah berada di akhir tahun anggaran, maka pelaksanaan pembangunan secara lebih luas direncanakan akan dimulai pada tahun 2026 menyesuaikan dengan program Pemerintah Provinsi Maluku yang dikoordinasikan oleh gubernur bersama para bupati dan wali kota se-Maluku.
Korwaka menjelaskan, meskipun program pembangunan secara penuh akan dimulai pada tahun 2026, pihak pengembang sebenarnya telah lebih dulu membangun sejumlah unit rumah di salah satu lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.
Saat ini tercatat sekitar 27 unit rumah telah selesai dibangun oleh pengembang di kawasan Desa Bula Air. Namun rumah-rumah tersebut hingga kini belum banyak diminati oleh masyarakat, khususnya ASN.
Rumah yang sudah dibangun sebenarnya sudah ada sekitar 27 unit, tetapi minat masyarakat masih rendah karena akses menuju lokasi perumahan masih kurang baik,” jelasnya.
Ia mengatakan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan menuju kawasan tersebut masih belum memadai sehingga menjadi salah satu kendala utama bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah di lokasi tersebut.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah berencana meningkatkan infrastruktur pendukung berupa pembangunan jalan dan jembatan menuju kawasan perumahan.
Korwaka mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur terkait rencana pembangunan jembatan penghubung antara Desa Fattolo dan Desa Bula Air.
Jika jembatan penghubung Fattolo ke Bula Air sudah dibangun pada tahun 2026, maka akses menuju kawasan perumahan tersebut akan jauh lebih mudah,” katanya.
Dengan adanya akses jalan dan jembatan yang memadai, kawasan perumahan tersebut nantinya akan lebih mudah dijangkau dari berbagai fasilitas penting di Kota Bula seperti kawasan perkantoran pemerintahan, pasar, pelabuhan, serta fasilitas umum lainnya.
Pemerintah daerah optimistis bahwa perbaikan akses tersebut akan meningkatkan minat ASN untuk memiliki rumah subsidi di kawasan tersebut.
Dalam rencana awal, pemerintah daerah telah menetapkan dua lokasi utama pembangunan rumah subsidi bagi ASN di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dua lokasi tersebut adalah:
Kawasan Gumu Mae, tepatnya di belakang rumah susun (Rusun)
Kawasan Desa Bula Air
Kedua lokasi tersebut masing-masing direncanakan akan dibangun sekitar 100 unit rumah, sehingga total keseluruhan mencapai 200 unit rumah subsidi.
Khusus untuk lokasi di kawasan Gumu Mae, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 2 hektare untuk mendukung pembangunan perumahan tersebut.
Namun berdasarkan hasil pendataan awal terhadap ASN yang berminat, sebagian besar lebih memilih lokasi di kawasan Gumu Mae.
Banyak ASN yang memilih lokasi Gumu Mae karena lebih dekat dengan pusat kota, dekat dengan pelabuhan, pasar, dan aktivitas perkantoran,” ujar Korwaka.
Ia mengatakan apabila minat ASN lebih banyak terkonsentrasi di satu lokasi, maka pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan untuk memfokuskan pembangunan rumah subsidi di kawasan tersebut.
Kalau nanti setelah akses jalan diperbaiki ternyata ASN lebih banyak memilih di Gumu Mae, maka kita bisa dorong pembangunan lebih banyak di sana agar semua rumah subsidi dapat dimanfaatkan,” katanya.
Selain persoalan akses, perkembangan program rumah subsidi juga berkaitan dengan status lahan milik pemerintah daerah yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan tersebut.
Korwaka menjelaskan, pada awalnya terdapat tiga opsi yang dipertimbangkan dalam pemanfaatan lahan tersebut, yaitu:
lahan dihibahkan kepada pengembang
lahan dijual kepada pengembang
kerja sama atau kemitraan antara pemerintah daerah dan pengembang.
Namun setelah melalui pembahasan dan mempertimbangkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), opsi yang dinilai paling aman secara hukum adalah menjual lahan kepada pengembang.
BPK menyampaikan bahwa opsi yang paling aman adalah menjual lahan kepada pengembang agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Menurut Korwaka, opsi hibah berpotensi menimbulkan dugaan gratifikasi karena rumah yang nantinya dibangun akan dibeli oleh ASN dan menjadi milik pribadi setelah lunas dibayar.
Karena itu pemerintah daerah memilih opsi penjualan lahan agar memiliki dasar hukum yang jelas.
Sejalan dengan rencana tersebut, pemerintah daerah saat ini juga sedang membentuk tim penilai untuk menentukan harga tanah milik pemerintah daerah yang akan dijual kepada pengembang.
Dalam pembahasan awal antara bagian aset daerah dan instansi terkait, harga tanah sementara diperkirakan berada pada kisaran Rp900.000 per meter persegi.
Penafsiran harga tanah sementara sekitar Rp900 ribu per meter persegi, tetapi angka tersebut masih menunggu penilaian resmi dari tim yang dibentuk pemerintah daerah,” kata Korwaka.
Setelah harga tanah ditetapkan secara resmi, pengembang dapat menggunakan nilai tersebut sebagai dasar hukum untuk melanjutkan pembangunan rumah subsidi.
Selain itu, penjualan lahan tersebut juga akan menjadi sumber pendapatan daerah bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Korwaka juga mengungkapkan bahwa minat ASN terhadap program rumah subsidi tersebut cukup tinggi.
Berdasarkan pendataan awal, tercatat sekitar 270 ASN telah menyatakan minat untuk mengikuti program tersebut.
Namun tidak semua pendaftar secara otomatis dapat memperoleh rumah karena masih harus melalui proses verifikasi dari pihak perbankan.
Hingga saat ini sekitar 160 orang sudah dinyatakan lolos verifikasi bank. Artinya masih kurang sekitar 40 orang lagi untuk memenuhi kuota awal,” jelasnya.
Proses verifikasi tersebut masih terus berjalan sehingga diharapkan seluruh kuota rumah subsidi dapat terpenuhi.
Rumah subsidi yang direncanakan dalam program tersebut memiliki spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga ASN.
Setiap unit rumah dirancang dengan tipe 34 dengan luas lahan sekitar 6 x 12 meter, sementara ukuran bangunan sekitar 9 x 9 meter.
Rumah tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas dasar seperti:
dua kamar tidur
ruang tamu
ruang makan
dapur
kamar mandi
sisa lahan di bagian depan, samping, dan belakang rumah.
Sisa lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemilik rumah untuk berbagai kebutuhan tambahan seperti taman, garasi, atau pengembangan bangunan di kemudian hari.
Rumah sudah dilengkapi fasilitas dasar sehingga ASN yang membeli rumah tersebut bisa langsung menempatinya,” kata Korwaka.
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berharap program rumah subsidi ini dapat menjadi solusi bagi ASN yang selama ini masih kesulitan memiliki rumah sendiri.
Selain itu, pembangunan perumahan tersebut juga diharapkan dapat mendorong perkembangan kawasan permukiman baru serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah sekitar.
Korwaka menambahkan bahwa beberapa waktu lalu pihak Pemerintah Provinsi Maluku juga telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melihat secara langsung perkembangan rencana pembangunan rumah subsidi tersebut.
Menurutnya, secara umum tidak ada lagi persoalan besar terkait rencana penjualan lahan pemerintah daerah kepada pengembang.
Jika seluruh tahapan administrasi sudah selesai, termasuk penetapan harga tanah serta pembangunan akses jalan dan jembatan, maka pembangunan 200 unit rumah subsidi bagi ASN di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat berjalan lebih lancar,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga berharap seluruh unit rumah subsidi tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh ASN sehingga tidak ada lagi rumah yang kosong seperti yang terjadi pada pembangunan sebelumnya. ***( Muhammad Lausepa).
