FORUM KOTA | PALEMBANG – Peningkatan jalan cor beton yang berlokasi di Lorong Amal, RT 02/RW 01, Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, dipertanyakan warga. Pasalnya, pekerjaan tersebut disebut tidak dilengkapi papan informasi proyek, sehingga masyarakat kesulitan mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, maupun pihak pelaksana kegiatan.
Salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan mengaku tidak mengetahui berapa nilai anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut.
“Tidak tahu berapa anggarannya. Karena tidak ada papan proyeknya,” ujar warga kepada media, Jumat (21/8/2026).
Selain persoalan transparansi, warga juga mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan. Menurutnya, kondisi hasil pengecoran di lapangan menimbulkan keraguan apakah jalan tersebut mampu bertahan dalam jangka panjang.
“Lihatlah, pekerjaan terlihat asal jadi. Kita ragu akan bertahan lama atau tidak jalan ini,” tambahnya.
Berdasarkan pantauan media di lokasi, pekerjaan peningkatan jalan cor beton tersebut memang tampak telah dikerjakan. Namun, sejumlah bagian hasil pengecoran dinilai kurang rapi sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai standar pelaksanaan pekerjaan.
Dengan panjang sekitar 350 meter dan lebar bervariasi antara 2,5 hingga 3 meter, proyek tersebut menjadi perhatian karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai spesifikasi teknis, nilai anggaran, sumber dana, maupun pelaksana kegiatan.
Secara teknis, pekerjaan beton pada prinsipnya membutuhkan pelaksanaan sesuai spesifikasi dan dokumen kontrak, termasuk tahapan persiapan permukaan, pekerjaan lantai kerja apabila dipersyaratkan, pemasangan bekisting, penempatan tulangan sesuai desain, serta pengendalian mutu beton. Namun, untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, diperlukan pemeriksaan teknis dan dokumen pekerjaan oleh pihak yang berwenang.
Atas kondisi tersebut, muncul dugaan pekerjaan tersebut perlu mendapat pengawasan lebih lanjut dari instansi terkait. Namun, dugaan ketidaksesuaian dengan RAB maupun spesifikasi teknis belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pantauan visual dan masih memerlukan pemeriksaan lapangan serta dokumen resmi proyek.
Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun instansi teknis dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta pihak pelaksana proyek tersebut.
Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maupun penggunaan anggaran, masyarakat juga dapat meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan penelusuran sesuai kewenangannya. Pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang, termasuk audit apabila diperlukan, dinilai penting untuk memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana kegiatan maupun instansi terkait belum memberikan keterangan mengenai sumber anggaran, nilai proyek, serta alasan tidak terlihatnya papan informasi kegiatan di lokasi. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait.
