Pemerintah Tiongkok mengizinkan warganya untuk menikah di mana saja. Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan jumlah pernikahan.
Pemerintah Tiongkok saat ini giat mendorong warga untuk menikah dengan menghubungkan pernikahan sebagai bagian dari sektor pariwisata. Mulai Mei 2025, pasangan dapat melangsungkan pernikahan di mana saja di seluruh negara tanpa perlu kembali ke tempat tinggal asal untuk proses pencatatan resmi.
Kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan “tempat pernikahan” yang kreatif dan menarik. Kantor pencatatan pernikahan kini berada di lokasi-lokasi yang tidak biasa, mulai dari taman, pusat perbelanjaan, puncak gunung bersalju, hingga klub malam.
Data kuartal ketiga 2025 menunjukkan jumlah pernikahan di Tiongkok meningkat sebesar 22,5 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai 1,61 juta pasangan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tren penurunan yang berlangsung lebih dari sepuluh tahun mulai melambat.
Pada tahun sebelumnya, jumlah pernikahan mengalami penurunan sebesar 20,5 persen menjadi 6,1 juta pasangan, yaitu penurunan terbesar dalam satu tahun di negara tersebut. Kreativitas pemerintah daerah membuat berbagai pilihan tempat pernikahan semakin beragam dan menarik bagi pasangan muda.
Di Kota Nanjing, contohnya, pasangan dapat melangsungkan pernikahan di Kuil Konfusius dengan upacara yang terinspirasi dari Dinasti Ming. Sementara itu, di Chengdu, kantor catatan sipil berada di Gunung Salju Xiling yang berada pada ketinggian lebih dari 3.000 meter.
Di Hefei, pemerintah menyediakan layanan pernikahan di stasiun bawah tanah bernama Xingfuba, yang artinya “tempat kebahagiaan.” Sementara itu, di Shanghai, pasangan dapat memperoleh surat nikah di sebuah klub malam berkat kerja sama antara INS Park dan Kantor Urusan Kependudukan Distrik Huangpu.
Meskipun kebijakan ini memberikan semangat baru terhadap angka pernikahan, para ahli demografi menganggap dampaknya mungkin bersifat sementara. Yi Fuxian dari University of Wisconsin-Madison menyatakan bahwa penghapusan batas geografis memang memudahkan pernikahan, tetapi manfaat positifnya bisa “bersifat sementara.”
Menurut Yi, penurunan jumlah penduduk tetap masih menjadi masalah besar bagi Tiongkok. Ia memprediksi jumlah perempuan berusia 20–34 tahun akan berkurang hampir separuhnya menjadi 58 juta pada tahun 2050.
“Para pemuda dan orang tua mereka kini lebih menekankan pendidikan serta kemampuan ekonomi dibandingkan pernikahan, sesuai dengan tren internasional,” kata Yi, dilaporkan oleh Kompas.com.
Selain itu, Tiongkok yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia, memiliki populasi sebanyak 1,4 miliar jiwa, kini menghadapi pertambahan usia penduduk yang cepat. Kebijakan satu anak yang berlaku antara tahun 1980 hingga 2015, ditambah dengan perkembangan urbanisasi yang pesat, telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam angka kelahiran.
Diperkirakan sekitar 300 juta penduduk Tiongkok akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengajak universitas untuk menyediakan “pendidikan cinta” guna membentuk pandangan yang baik mengenai pernikahan, keluarga, dan kesuburan.
Selain itu, kabinet Tiongkok pada bulan November lalu meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya guna mengatasi krisis populasi dan mendorong pernikahan pada usia yang tepat. Meskipun terjadi sedikit peningkatan kelahiran akibat tahun Naga dalam kalender Tiongkok, jumlah penduduk tetap mengalami penurunan untuk ketiga kalinya secara berurutan.
Berdasarkan laporan Serambinews.com, lebih dari 2,6 juta pasangan mengajukan perceraian pada tahun lalu, naik sebesar 1,1 persen dibandingkan tahun 2023. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tantangan demografi Tiongkok tidak hanya berkaitan dengan tingkat kelahiran, tetapi juga keputusan sosial terkait pernikahan dan menjaga hubungan pernikahan.
Metode pemerintah, mulai dari pendidikan hingga kebijakan setempat, ditujukan untuk membalikkan penurunan angka pernikahan. Namun, tantangan ekonomi dan perubahan prioritas generasi muda tetap menjadi penghalang utama dalam upaya meningkatkan jumlah pernikahan ini.
Ahli demografi menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat tergantung pada perubahan pola perilaku masyarakat. Jika kalangan muda tetap mengutamakan pendidikan dan karier, tingkat pernikahan kemungkinan besar tidak akan meningkat secara signifikan.
Isu ini mendapat perhatian serius karena penurunan jumlah pernikahan memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian, pasar tenaga kerja, dan keseimbangan demografis Tiongkok. Pemerintah perlu menemukan strategi jangka panjang untuk menghadapi tantangan ini agar populasi tetap stabil. (*)
