Forumkota.id _ KENDAL. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, menyebut Kabupaten Kendal sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berpotensi menjadi kota industri raksasa. Namun di balik pesatnya perkembangan tersebut, ia mengingatkan adanya ancaman ledakan permukiman dan munculnya kawasan kumuh jika tidak ditangani dengan tepat.
Menurut Fahri Hamzah, pertumbuhan kawasan industri di Kendal telah mendorong tingginya mobilisasi penduduk menuju wilayah perkotaan. Kondisi itu dinilai harus diantisipasi melalui perencanaan tata ruang, penyediaan hunian layak, hingga pengendalian pembangunan permukiman.
Ia menjelaskan, dari data yang diterima jumlah penduduk Kendal saat ini telah mencapai lebih dari satu juta jiwa dengan sekitar 400 ribu kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 ribu keluarga telah memiliki rumah, namun sekitar 10 persen di antaranya masih tergolong rumah tidak layak huni.
Pemerintah pusat, kata Fahri, saat ini tengah menyiapkan strategi penataan kawasan kumuh sekaligus pembangunan hunian baru, terutama rumah vertikal. Langkah itu dinilai penting mengingat ketersediaan lahan di Kendal semakin terbatas akibat perkembangan industri yang pesat.
“Kita ingin Kendal menjadi contoh penataan kawasan permukiman yang baik sehingga pertumbuhan industri tidak menimbulkan ketimpangan. Jangan sampai industrinya tumbuh, tetapi kawasan kumuh juga ikut bertambah,” kata Fahri Hamzah saat berkunjung ke Rusunawa Kendal, Senin (18/5/2026).
Ia juga mengingatkan bahaya tingginya harga tanah yang dapat membuat masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan membeli rumah. Akibatnya, banyak pekerja terpaksa tinggal jauh dari tempat kerja tanpa dukungan transportasi, fasilitas umum, maupun akses pendidikan yang memadai bagi keluarga mereka.
Fahri menegaskan terdapat tiga kunci utama dalam penataan perumahan daerah, yakni pemerintah daerah harus menguasai lahan, disiplin terhadap tata ruang, serta menyiapkan skema pembiayaan jangka panjang.
Ia menambahkan, skema kredit perumahan dengan tenor panjang akan membuat cicilan rumah lebih ringan sehingga masyarakat dapat membeli rumah dengan lebih mudah.
“Karena tanah yang sudah dimiliki atau dikontrol pemerintah, maka dengan skema pembayaran jangka panjang akan lebih murah. Bahkan membeli rumah itu seperti membeli bahan pokok,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Dyah Kartika Permanasari mengatakan kedatangan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, ke Kabupaten Kendal untuk melihat secara langsung kondisi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kendal. Dalam kunjungan itu, pemerintah daerah menerima berbagai arahan terkait penataan kawasan permukiman.
Dyah menyampaikan, salah satu poin yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah penanganan kawasan kumuh serta penyediaan hunian bagi para pekerja di kawasan industri. Menurutnya, seluruh arahan dari pemerintah pusat akan segera ditindaklanjuti bersama jajaran terkait.
“Tadi banyak arahan dari Pak Wamen dan kami akan tindak lanjuti. Akan kami rapatkan terkait berbagai persoalan penanganan kawasan kumuh, termasuk pemukiman bagi para pekerja,” kata Dyah Kartika Permanasari.
Ia menambahkan, Wamen juga menyoroti maraknya pengembang pembangunan perumahan yang memanfaatkan lahan sawah produktif. Menurutnya, kondisi itu harus diantisipasi agar tidak semakin mengurangi lahan pertanian di Kendal.
“Jadi pesan Pak Wamen jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian Pak Wamen juga menyampaikan untuk menyikapi keterbatasan lahan adalah dengan membangun rumah vertikal,” pungkasnya.
