Keputusan musisi yang membebaskan royalti atas karyanya tidak langsung menghentikan proses penagihan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Wahana Musik Indonesia (WAMI) menegaskan pihaknya tetap wajib memungut royalti tersebut selama aturan masih berlaku.
Sebagai contoh, Ari Lasso membebaskan royalti bagi musisi kafe yang menggunakan karyanya. WAMI menegaskan tetap menjalankan tugas pokok mereka sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara.
“Ya, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan, ya, bahwa kami ini adalah petugas yang diberi kewenangan. Nah, tupoksi kami adalah mengumpulkan,” kata President Director WAMI, Adi Adrian, dalam konferensi pers di Pancoran, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/8).
WAMI menjalankan tugasnya sebagai pengumpul royalti secara tegas hingga terjadi perubahan aturan yang secara resmi mengubah tugas dan wewenang mereka.
“Orang-orang bilang, ‘Wah, ini tidak boleh, ini bebas atau apa saja.’ WAMI hanya mengikuti tupoksinya saja. Selama kami sebagai pelaksana, ya sudah jalankan. Jika pelaksananya dipanggil, ya kita tanya, ‘Kenapa? Ada hal baru?’ Nanti kita akan lakukan begitu. Jadi intinya adalah, kami hanya mengikuti aturan main saja,” kata Adi.
Adi juga menekankan bahwa WAMI tidak memiliki otoritas untuk membuat atau mengubah aturan. Peran mereka sebagai pelaksana dari regulasi yang sudah ada.
Jika di Indonesia ini, kami adalah payungnya LMKN. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, WAMImainkan sesuai aturan“Koridor kami adalah aturan main. Jadi, aturan mainnya seperti apa, ya sudah kita ikut aturan main,” kata Adi.
Adi menyebut aturan itu sudah ada sebelum WAMI melakukannya.
“Aturan bukan dibuat oleh WAMI. Aturan itu, bukan, kami yang membuat, kan? Bahwa, ‘Wah, tagih ini, tagih apa saja,’ begitu. Jadi, sudah seperti itu, kami hanya menjalankannya,” jelas Adi.
Perlu Peningkatan Sistem
WAMI tetap mengakui bahwa industri musik dan regulasinya bersifat dinamis. Adi sendiri melihat kini ada perhatian besar dari pemerintah dalam hal penyempurnaan sistem royalti di Tanah Air.
“Nah, tentu, semuanya nanti juga akan dipikirkan, bagaimana aturan yang baik. Ya kadang kami diajak berdiskusi. Tapi intinya adalah, kami selalu melihat bahwa pemerintah memberi perhatian besar. Tentu pemerintah menginginkan pengelolaan ini lebih baik,” tutup Adi.
