Forumkota.id _Oleh : Jogo wengi | LANTANG_
Dalam narasi besar pembangunan sebuah bangsa, politik dan ekonomi sering kali terjebak dalam pusaran pemaknaan yang pragmatis. Politik kerap direduksi sekadar sebagai seni merebut kekuasaan. Akhirnya menggunakan berbagai macam cara, dan tak sedikit menabrak terhadap induk konstitusi, yakni Pancasila-UUD 1945.
Sementara ekonomi dipandang sebagai medan laga materialistik untuk menumpuk keuntungan. Namun, bagi Indonesia, para pendiri bangsa telah meletakkan sebuah jangkar filosofis yang melampaui pragmatisme tersebut. Sebuah konsep yang tertuang dalam nilai-nilai luhur Pancasila.
Dimana Pancasila bukan sekadar dokumen historis, melainkan sebuah “timbangan luhur” yang mengintegrasikan moralitas, kemanusiaan, dan keadilan ke dalam sistem tata kelola berbangsa dan bernegara.Termasuk urusan matrial, tata kelola perekonomian bangsa Indonesia.
*Hikmat Mufakat Melawan Syahwat Kepentingan*
Dalam perspektif Pancasila, politik bukan sebilah palu yang digunakan penguasa untuk menghakimi atau menindas yang lemah. Struktur politik kita dibangun di atas pilar Sila Keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan.
Kehikamatan yang dituntun dari pribadi yang arif dan bijakasana. Karna sila ke emapat ini adalah bertemuanya api dalam diri. Maka masing masing yang mewakili perlu mengendalikan egonya. Untuk tetap patuh terhadap kehikmatan selaku sebagai sari patinya kebenaran dalam permusyawaratan.
*Amanat Kekuasaan Bukan Takhta Partai dan Golongan*
Kursi-kursi kekuasaan di tingkat eksekutif maupun legislatif bukanlah singgasana para raja kecil di era modern. Ia adalah mandat sakral dari rakyat dan titipan sejarah dari para leluhur. Tugas utamanya tunggal: membela kebenaran, mereka yang papa dan mendengarkan rintihan yang paling lirih. Bukan hanya mewakili kepentingan manusia namun juga alam.
Keterwakilan untuk mewakili Rakyat selalu konsituennya yang memilih. Terdiri dari aneka macam profesi dan usia. Bukan berbelok arah, mewakili partai, kelompok dan golongannya. Apa lagi setia mewakili terhadap kepentingan investor, oligarki dengan sekian pernak pernik perangkatnya.
*Roh Musyawarah*
Politik Pancasila mengedepankan mufakat kehikmatan. Di dalam ruang-ruang sidang, suara terkecil sekalipun harus dihargai. Sistem ini menolak tirani mayoritas yang sewenang-wenang sekaligus meredam angkuhnya oligarki. Di mana segelintir orang bermodal besar mendikte arah kebijakan negara demi kepentingan golongan. “Sebab politik tanpa etika hanya akan melahirkan noda, dan kekuasaan tanpa nurani adalah bencana bagi kemanusiaan.”
Roh Dipimpin oleh hikmat adalah sebuah prinsip pengambilan keputusan yang tidak hanya mengandalkan suara terbanyak, tetapi dilandasi oleh kecerdasan pikiran, moralitas, nilai-nilai luhur, dan akal sehat demi kebaikan bersama.
Merujuk ada pemikiran yang mendalam, rasional, beretika, dan berpegang pada hati nurani, berkemampuan menggunakan akal budi untuk menyelesaikan masalah secara adil dan tepat sasaran. Objektif dan mempertimbangkan dampaknya bagi semua orang termasuk bagi alam dan generasi mendatang.
Sehingga segala bentuk keputusan dalam sebuah persidangan harus mengutamakan kebijaksanaan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk di implementasikan secara bersama-sama dalam kehidupan
*Ekonomi Pancasila: Gotong Royong Melawan Rimba Kapitalisme*
Jika politik adalah dapur dan kompas etisnya, maka ekonomi Pancasila adalah manifestasi nyata dari keadilan sosial (Sila Kelima). Sistem ekonomi kita menolak hukum rimba kapitalisme di mana yang kuat memangsa yang lemah (homo homini lupus).
Khidmat Mandat Konstitusi: Merujuk pada falsafah luhur bangsa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah rahim Pertiwi. Modal dan korporasi tidak boleh dijadikan “berhala baru” mempengaruhi regulasi dan yang bisa bertahta begitu tinggi hingga mengorbankan hak-hak rakyat dilapisan sektornya.
Sistem Saling Menopang: Urat nadi ekonomi kita adalah gotong royong dan kekeluargaan. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak diukur dari seberapa kaya segelintir kasta atau korporasi, melainkan dari seberapa berdaya kelas pekerja, buruh, petani, rakyat jelita dan jelata laonnya. Yang kuat memiliki kewajiban moral untuk menopang yang lemah, memastikan tidak ada satu pun jiwa yang dibiarkan mati dalam kemiskinan ekstrem.
Adilnya ekonomi Pancasila ditandai dengan lumbung-lumbung desa yang terisi penuh, pasar tradisional yang hidup, dan kedaulatan pangan yang terjaga. Kesejahteraan harus dirasakan secara merata dari sabang sampai merauke.
Kalau hadirnya KDMP sebagai alat untuk mewujudkan Ekonomi Pancasila, tentu kami lapisan rakyat disegala sektornya akan mendukung dengan sekuat tenaga. Jika sebaliknya, mendukung ekonomi Makro Korporasi dan Oligarki, tentu kami tak sudi membeli prodak di Koperasi Desa Merah Putih.
*Kesimpulan: Integrasi Lahir dan Batin*
Pada akhirnya, Ekonomi dan Politik Pancasila adalah sebuah panggilan untuk mengintegrasikan kemakmuran materi dengan keluhuran budi pekerti. Politik yang bersih akan melahirkan regulasi ekonomi yang adil. Sebaliknya, ekonomi yang berkeadilan akan menutup celah bagi praktik politik uang yang merusak peradaban bangsa.
Menjaga daulat di atas timbangan luhur Pancasila adalah tugas kolektif kita hari ini. Hanya dengan memadukan kekuasaan dengan nurani, serta kemakmuran dengan budi pekerti, Indonesia dapat berdiri tegak sebagai negara yang tidak hanya jaya secara geopolitik, tetapi juga aggung secara kebudayaan dan peradaban.
