TANAH DATAR, ForuKota.id,– Waktu pelaksanaan proyek Pembangunan Kantor Wali Nagari (Aula) Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara ini hanya sebentar, cuma 60 hari kalender. Seharusnya pelaksana dan pekerja bekerja keras sekuat tenaga, mengejar waktu secepat mungkin agar tidak terkesan lambat atau mangkrak. Namun kenyataan di lapangan sungguh mengecewakan, jauh dari yang diharapkan.
Fakta di lokasi membuktikan pekerjaan berjalan sangat lambat dan tak bergerak cepat, sampai hari ini Jum’at (10/07), waktu sudah berlalu sekitar 30 hari—setengah dari masa kontrak—namun progres fisik baru ditaksir paling tinggi hanya 20 hingga 25 persen. Padahal sisa waktu tinggal sebulan lagi, Ironisnya, seperti pegawai kantor atau murid sekolah, pekerja proyek ini pun punya hari libur setiap hari Jumat mereka tidak bekerja, lokasi sepi melompong.
Jika aturan kontrak mewajibkan bangunan harus siap pakai sepenuhnya saat selesai, maka sangat dikhawatirkan CV. BALANGO selaku pelaksana tak akan sanggup menuntaskan sisa pekerjaan yang masih mencapai 75–80 persen dalam waktu sebulan yang tersisa. Belum lagi lokasi proyek persis di belakang kantor Wali Nagari, lahan sempit dan terbatas membuat pengangkutan serta pengiriman material jadi sangat sulit, makin memperlambat pekerjaan.
Proyek bernilai Rp179.000.000 ini tercatat dalam nomor kontrak 11/SPK/K. Wali Lubuk Jantan/PUPR-CK/2026, berlaku mulai 08 Juni 2026 dan berakhir tepat pada 06 Agustus 2026, dikelola langsung oleh Bidang Cipta Karya Dinas PUPR-P Tanah Datar. Yang menarik, pengawasannya tak pakai konsultan berbadan hukum, melainkan hanya pengawas perorangan atau staf internal dinas lewat PPTK.
Karena kelambatan yang parah ini, proyek ini terancam besar: entah minta perpanjangan waktu (addendum) yang merugikan aturan, atau pelaksana dikenakan sanksi putus kontrak. Warga setempat yang prihatin menyampaikan: “Nilainya memang tak terlalu besar, tapi kalau hasilnya asal jadi dan tak maksimal karena dikejar waktu, kami yang pakai nanti yang rugi.”
Tim ForumKota.id menilai gaya kerja yang santai, lambat, ditambah hari libur tambahan serta kendala lokasi sempit ini sungguh tak pantas untuk proyek berdurasi sangat pendek. Kami akan terus memantau apakah proyek ini selesai tepat waktu, atau justru menjadi catatan buruk pengelolaan proyek kecil yang bermasalah di Tanah Datar.***
