BULA, SERAM BAGIAN TIMUR – Kondisi pendidikan di wilayah terpencil Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), khususnya Dusun Wolok, Desa Undur, Kecamatan Kilmury, kembali menuai sorotan tajam.
Aktivis Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK-I) Kabupaten Seram Bagian Timur), Latif Wadjo, mendesak Bupati dan Wakil Bupati SBT turun langsung ke Dusun Wolok untuk melihat dari dekat kondisi pendidikan dan akses yang harus dilalui para siswa setiap hari.
Menurut Latif, pimpinan daerah tidak seharusnya hanya menerima laporan mengenai kondisi masyarakat dari balik meja pemerintahan. Ia bahkan meminta Bupati dan Wakil Bupati SBT berkantor sementara di Dusun Wolok, agar dapat melihat dan merasakan sendiri beratnya kondisi yang selama ini dihadapi siswa dan masyarakat.
Kalau ingin mengetahui penderitaan siswa di Dusun Wolok, jangan hanya mendengar laporan. Datang dan lihat langsung. Kalau perlu berkantor sementara di sana, supaya bisa merasakan bagaimana anak-anak setiap hari berjuang menuju sekolah,” tegas Latif.
Desakan tersebut muncul setelah beredar berbagai video dan informasi di media sosial yang memperlihatkan kondisi medan menuju sekolah yang sulit dilalui. Para siswa disebut harus berjalan kaki melewati jalan rusak dengan medan berat, bahkan kawasan hutan, untuk mendapatkan pendidikan di sekolah induk.
Latif menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah fasilitas sekolah. Menurutnya, akses jalan, jarak tempuh, keselamatan siswa, serta keberlangsungan proses belajar-mengajar merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak pendidikan masyarakat.
Persoalan semakin serius setelah aktivitas Kelas Filial Dusun Wolok disebut telah dihentikan.
Berdasarkan konfirmasi pada Senin, 31 Agustus 2026, salah satu guru SD Negeri 8 Kilmury menyampaikan melalui sambungan WhatsApp dari Kota Bula bahwa kegiatan belajar-mengajar di kelas filial tersebut sudah tidak lagi berjalan.
Dengan berhentinya kegiatan kelas filial, siswa-siswi Dusun Wolok yang sebelumnya memperoleh pembelajaran lebih dekat dengan tempat tinggal mereka kini harus kembali mengikuti proses belajar di sekolah induk, SD Negeri 8 Kilmury di Desa Undur.
Kondisi ini dinilai membuat beban siswa semakin berat.
Jarak yang jauh dan medan yang sulit kembali menjadi bagian dari rutinitas mereka untuk memperoleh pendidikan.
Latif mengungkapkan, siswa dari Dusun Wolok harus berjalan kaki setiap pagi menuju sekolah induk dengan melewati medan yang berat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bahwa persoalan pendidikan di wilayah terpencil tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun atau memperbaiki gedung sekolah.
Persoalannya bukan hanya ada sekolah atau tidak. Pemerintah harus melihat bagaimana anak-anak itu sampai ke sekolah. Kalau setiap hari mereka harus berjalan kaki melewati jalan rusak dan medan berat, ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Latif menegaskan, pemerintah daerah perlu berhenti melihat persoalan masyarakat pelosok hanya dari laporan administratif.
Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati SBT datang langsung ke Dusun Wolok, melihat kondisi jalan, mengikuti perjalanan siswa menuju sekolah, serta mendengar secara langsung keluhan masyarakat.
Menurutnya, berkantor sementara di Dusun Wolok bukan sekadar simbol, tetapi dapat menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini berada jauh dari pusat pemerintahan.
Dengan turun langsung ke lapangan, kata Latif, pimpinan daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif sebelum mengambil kebijakan terkait pendidikan di wilayah tersebut.
Jangan sampai kebijakan dibuat berdasarkan laporan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Datang, lihat sendiri, dan rasakan apa yang dialami anak-anak setiap hari,” tegasnya.
KPK-I juga mendorong Pemerintah Kabupaten SBT mengevaluasi kembali penghentian Kelas Filial Dusun Wolok.
Evaluasi dinilai penting dengan mempertimbangkan kondisi geografis, jarak permukiman dengan sekolah induk, akses jalan, serta keselamatan siswa.
Menurut Latif, pemerintah harus mencari solusi konkret agar keterbatasan infrastruktur tidak membuat anak-anak di wilayah terpencil menjadi pihak yang paling dirugikan.
Ia menegaskan, pendidikan tidak boleh hanya mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal di pusat pemerintahan atau wilayah yang infrastrukturnya sudah memadai.
Anak-anak di pelosok SBT memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan mudah diakses. Jangan karena mereka tinggal di daerah terpencil, lalu bebannya justru semakin berat,” katanya.
Desakan agar Bupati dan Wakil Bupati SBT turun langsung ke Dusun Wolok kini menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan pendidikan di wilayah terpencil.
Publik tidak hanya membutuhkan pernyataan atau laporan administratif, tetapi langkah nyata yang dapat meringankan beban siswa.
Pemerintah daerah diharapkan segera melihat kondisi Dusun Wolok secara langsung dan memastikan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut.
Kini pertanyaannya sederhana: apakah persoalan siswa Dusun Wolok akan kembali berhenti pada laporan dan rapat pemerintahan, atau Bupati dan Wakil Bupati SBT benar-benar turun ke lapangan untuk melihat sendiri penderitaan yang dialami para siswa?
Bagi masyarakat, jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi ukuran sejauh mana pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat, termasuk mereka yang berada di pelosok Kabupaten Seram Bagian Timur.*** M. Lausepa.
