Lombok Timur Forumkota.id – Proyek bendungan atau pintu air penghubung Desa Menceh yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2020-2021 senilai sekitar Rp8 Miliar menuai kecaman tajam. Alih0alih memberi manfaat maksimal bagi irigasi pertanian, bangunan tersebut justru dinilai tidak berfungsi secara optimal, memicu desakan mmasyarakat agar aparat penegak hukum melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh.
Berdasarkan pemantauan warga dan pemuda setempat, proyek yang sejatinya dirancang mempermudah pengairan lahan persawahan justru meninggalkan sejumlah anomali di lapangan. kondisi lingkungan di sekitar lokasipun berubah drastis: air menjadi lebih dangkal, keruh, tertimbun sampah, dan ekosistem yang dulunnya terjaga kini terganggu.
Zainuddin AAT, S.h. Tokoh pemuda desa menceh yang telah beberapa kali meninjau langsung lokasi, menegaskan anggaran yang digelontorkan terbilang sangat besar namun tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan warga.
“Kami turun langsung ke lokasi, dan apa yang kami temukan sangat ironis. Dulu air dari hulu ke hilir jernih, kawasan bersih dan terjaga. Kini air dangkal, penuh sampah, keruh, dan petani mengaku belum merasakan fungsi bendungan ini untuk irigasi. Kalau benar nilainya Rp8 miliar, di mana hasilnya? Kami minta proyek ini diaudit tuntas: apakah pelaksanaannya sesuai perencanaan dan apakah anggarannya digunakan sebagaimana mestinya?” tegasnya.
Ia menuntut instansi terkait maupun aparat penegak hukum tak hanya memeriksa fisik bangunan, tapi menelusuri jejak perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan proyek tersebut. Jika terbukti ada penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Dalam waktu dekat, Zainuddin bersama elemen masyarakat akan mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Kejaksaan dan Dinas PUPR untuk mendapatkan penjelasan serta mendesak langkah evaluasi menyeluruh.
“Kami tidak meminta hal yang melampaui aturan. Kami hanya ingin memastikan uang rakyat tidak habis percuma dan proyek pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para petani,” ujarnya.
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut yang nyata dari pihak berwenang, Zainuddin menyatakan masyarakat dan pemuda setempat tidak menutup kemungkinan akan menyalurkan aspirasi melalui aksi damai yang tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku.
