BULA, SERAM BAGIAN TIMUR – Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fahri Husni Alkatiri, menegaskan Pemerintah Kabupaten SBT terus mendorong percepatan pembangunan daerah, mulai dari penyelesaian infrastruktur jalan, kelistrikan, kelengkapan administrasi, hingga perlindungan dan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Fahri kepada awak media usai mengikuti Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), di Lapangan Pancasila, Kota Bula.
Fahri mengatakan, berbagai kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan, telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah tinggal melengkapi sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan.
Menurutnya, Pemkab SBT akan terus mengawal proses tersebut agar ketika dukungan anggaran pemerintah pusat tersedia, Kabupaten SBT dapat memperoleh alokasi sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Kita sudah menyampaikan semua kebutuhan, termasuk kebutuhan jalan. Tinggal kita lengkapi dokumen-dokumennya, kemudian kita kawal terus. Ketika anggaran pemerintah pusat tersedia dan bisa dibagi, kita berharap SBT juga mendapatkan bagiannya,” ujar Fahri.
Ia juga menyebut sejumlah dokumen terkait alih fungsi kawasan telah dilengkapi. Karena itu, Fahri meminta proses pemeriksaan dan verifikasi dapat dilakukan lebih cepat agar persoalan administrasi tidak menjadi penghambat pembangunan.
Saya minta prosesnya dipercepat supaya jangan sampai dokumen yang sebenarnya sudah kita lengkapi justru menjadi penghambat usaha kita untuk menyelesaikan pembangunan,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan media mengenai tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp83 miliar, termasuk kemungkinan adanya alokasi untuk PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu, Fahri menegaskan bahwa seluruh ASN tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia menekankan, pemerintah tidak membedakan perhatian terhadap ASN maupun PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, sepanjang tersedia ruang fiskal dan seluruh ketentuan dapat dipenuhi.
Semua ASN, PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu, semuanya kita prioritaskan,” tegas Fahri.
Menurutnya, peningkatan kapasitas dan motivasi aparatur merupakan dua faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
Secara teori, kemampuan dan motivasi itu menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja. Dari sisi kemampuan, pemerintah daerah akan terus meningkatkan kapasitas ASN.
Sementara dari sisi motivasi, perhatian pemerintah daerah terhadap mereka juga diharapkan dapat meningkatkan semangat dan menghasilkan kinerja yang baik,” jelasnya.
Fahri menambahkan, selama ruang fiskal memungkinkan, pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian kepada ASN dengan tetap berpedoman pada aturan dan persyaratan yang berlaku.
Kalau ruang tersedia, pasti kita perhatikan. Tetapi semua persyaratan tetap harus kita lengkapi dan kita ikuti sesuai aturan,” katanya.
Selain kesejahteraan, Fahri juga menyoroti persoalan administrasi kepegawaian yang harus segera diselesaikan.
Menurutnya, persoalan administrasi yang tidak segera dibenahi berpotensi menjadi beban bagi ASN dan keluarganya di kemudian hari.
Ia menjelaskan, terdapat persoalan administrasi yang terkadang baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam kondisi tertentu, ASN bahkan dapat diminta mengembalikan sejumlah uang dalam jumlah yang cukup besar.
Kita ingin sekali menghentikan persoalan itu secepatnya supaya jangan ada beban tambahan bagi ASN, apalagi ketika mereka sudah pensiun atau dalam kondisi yang sulit untuk mengembalikan,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah daerah telah memberikan arahan agar persoalan administrasi tersebut segera ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pembangunan dan ASN, pemerintah daerah juga memberikan perhatian serius terhadap dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah SBT.
Fahri mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi mengenai kebutuhan masyarakat dan wilayah yang terdampak. Respons bantuan dari berbagai pihak juga mulai diterima, termasuk bantuan yang dikirim melalui jalur laut.
Terutama kekeringan, kita sudah membicarakan apa yang kita butuhkan dan wilayah mana saja yang terdampak. Alhamdulillah, respons dari pihak-pihak yang membantu cukup banyak, termasuk pengiriman bantuan menggunakan kapal ke daerah,” ungkap Fahri.
Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap para petani yang mengalami kerugian akibat tanaman maupun pohon yang telah ditanam mengalami kerusakan bahkan mati akibat kekeringan.
Fahri meminta masyarakat yang kebunnya terdampak segera melakukan pendataan dan melaporkannya kepada Dinas Pertanian SBT.
Bagi masyarakat yang kebunnya terkena dampak sampai pohon-pohon yang sudah ditanam mati, kita minta didata dan dilaporkan kepada Dinas Pertanian. Nanti akan kita proses kembali untuk mendapatkan bantuan berupa bibit gratis sesuai dengan data yang telah diberikan,” jelasnya.
Bupati Fahri menegaskan, pemerintah daerah akan terus membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah pusat, DPRD SBT, serta seluruh instansi terkait untuk memastikan berbagai program pembangunan dan penanganan persoalan masyarakat dapat berjalan sesuai target.
Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak, terutama dalam hal penganggaran, kelengkapan administrasi, serta pengawalan program.
Target kita sesuai waktu yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan semua bisa diselesaikan dalam waktu dekat,” pungkas Fahri.
Dengan demikian, Pemkab SBT menempatkan percepatan pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan ASN dan PPPK, pembenahan administrasi kepegawaian, serta penanganan dampak kekeringan terhadap masyarakat dan sektor pertanian sebagai bagian penting dari agenda pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.*** M. Lausepa.
