KORAN-PIKIRAN RAKYAT –Memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya akar budaya Sunda sebagai dasar pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jabar yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa 19 Agustus 2025.
Dalam pidatinya, Dedi Mulyadi menjelaskan alasan pentingnya menghadirkan nilai budaya dalam pembangunan. Menurut dia, bangsa yang maju adalah bangsa yang tetap berpijak pada tradisi dan sejarahnya.
Ia mencontohkan, Inggris dan Amerika Serikat yang tetap melestarikan bangunan bersejarah sebagai bagian dari identitas. Indonesia juga memiliki warisan besar baik berupa catatan sejarah maupun peninggalan kolonial.
“Pembangunan bukan sekadar urusan teknokrat atau tertulis dalam dokumen anggaran. Inti pembangunan adalah harmoni antara manusia, alam, tanah, air, dan udara. Kita sudah dianugerahi tanah Sunda yang subur dan indah,” katanya.
Dedi memperingatkan, prinsip-prinsip tata ruang yang teratur, pengelolaan alam, hingga hubungan antarmanusia sejati sudah tercatat dalam naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Namun, menurutnya, nilai-nilai tersebut justru diabaikan selama 80 tahun perjalanan Jawa Barat.
“Kadang kita merasa bisa melangkah maju hanya dengan narasi politik atau pendekatan akademis, padahal meninggalkan akar sejarah membuat pembangunan menjadi rapuh. Akibatnya, kemiskinan masih tinggi, jalan rusak di banyak tempat, bahkan ada anak terlantar di Sukabumi yang meninggal karena tidak terurus,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan birokrasi yang kehilangan empati. “Semua sibuk membicarakan anggaran, tapi lupa bahwa di balik angka, ada perasaan dan cinta. Itulah yang seharusnya menghidupkan pembangunan,” katanya.
Ia juga menyebut kisah kejayaan Kerajaan Tarumanegara yang mampu mengelola air hingga menguasai jalur maritim. Kisah itu bukan sekadar mitos, melainkan bukti nyata kejayaan tata kelola ruang dan sumber daya yang kini hilang karena pembangunan yang tidak terarah.
Pantau janji
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan sektor-sektor strategis agar provinsi ini terus menjadi salah satu daerah termaju di Indonesia. Program yang terarah dan menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, dianggap mendesak untuk segera diwujudkan.
Menurut DPRD, penyediaan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) kini menjadi kebutuhan yang penting. Langkah ini sekaligus menjadi prioritas dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-80 Jawa Barat.
DPRD memastikan akan sepenuhnya mengawasi pelaksanaan program prioritas agar berjalan sesuai rencana, sekaligus memenuhi janji politik kepala daerah. “Kami setuju untuk fokus pada infrastruktur, terutama pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya di Bandung, Selasa (19/8/2025).
Buky juga menyoroti potensi besar peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan jenis pajak lainnya. Optimalisasi pengelolaan pajak akan memberi dampak positif yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, terutama jika sektor hulu hingga hilir diperbaiki dengan baik.
“Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah bentuk nyata komitmen untuk mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Buky menekankan bahwa arah pembangunan Jawa Barat tidak boleh lepas dari landasan budaya. Pembangunan berkelanjutan, menurutnya, bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menjaga nilai-nilai tradisi dan identitas lokal.
DPRD juga berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang menyeimbangkan antara kesejahteraan rakyat dengan pelestarian budaya. “Jawa Barat harus terus maju, namun tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi jiwanya. Budaya dan politik dapat berjalan seiring, memberi arah yang lebih bermakna bagi masa depan daerah,” kata Buky.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa budaya adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan masyarakat Jawa Barat.
Buka akses
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan berharap pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan sektor informal lainnya dapat berkembang lebih baik di Jabar.
Menurut Iwan Suryawan, kebijakan pemerintah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi terkini. Pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya kepada para pelaku usaha lokal atau UMKM.
Dukungan dari pemerintah tidak selalu berupa pelatihan, tetapi harus diiringi dengan pendampingan yang berkelanjutan hingga produk layak jual serta akses yang mudah terhadap pembiayaan agar usaha UMKM benar-benar berkembang.
“Pendampingan bukan hanya pelatihan sekali, tetapi berkelanjutan hingga produk layak jual, termasuk contohnya urusan PIRT hingga urusan sertifikat halal serta pemasaran,” katanya.
Iwan juga mendukung salah satu misi Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, yaitu investasi yang berbasis pada kearifan lingkungan yang tidak bersifat eksploitatif. Ia berharap, misi tersebut dapat segera terealisasi.
“Potensi lokal serta pengembangan ekonomi hijau dengan dukungan dan daya tampung lingkungan harus didukung,” katanya.
Iwan Suryawan juga menekankan pada investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak bersifat eksploitatif, yang tidak hanya mencakup kawasan perkotaan tetapi harus mencapai daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang matang mengenai mana yang harus lebih diprioritaskan didukung oleh pemerintah.
“Contoh yang baik di Garut, di kaki Gunung Papandayan. Sebuah koperasi desa berhasil mengelola potensi wisata air panas dan bekerja sama dengan pabrik besar, membuka lapangan kerja untuk anak muda. Mereka sekarang sudah berani bertaruh di sektor pertanian dan pengembangan usaha desa, dan ini harus terus didukung agar semakin berkembang,” katanya.***
