Dibalik Kemegahan Ibu Kota: Jakarta Utara Terjebak Ketimpangan Struktural

Jakarta, Forumkota.id – Jakarta Utara secara geografis merupakan wilayah terluas kedua di DKI Jakarta setelah Jakarta Timur. Namun, di balik dominasi wilayah dan statusnya sebagai pusat gravitasi ekonomi nasional, Jakarta Utara justru menyimpan cerita kelam tentang ketimpangan pembangunan yang terstruktur, krisis sosial-ekonomi yang tajam, hingga ancaman keselamatan jiwa harian warga lokal.

Kondisi memprihatinkan ini dibedah secara lugas dalam acara dialog NGOPER (Ngobrol Perjuangan) bertajuk “Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur & Lemahnya Kekuatan Rakyat Jakarta Utara”. Acara ini diselenggarakan oleh simpatisan dan anggota KOM-JU (Komite Masyarakat Jakarta Utara) di Bang Black Cafe & Resto, Plumpang-Semper, Minggu (26/7/2026).

Dialog interaktif ini menghadirkan dua narasumber kunci, yakni Nanang Djamaludin dan Dr. Sandi Suryadinata, yang membeberkan fakta-fakta getir di balik klaim “keberhasilan” pembangunan Jakarta.

Nanang Djamaludin: Dari Gerobak Air, Kemacetan Pelindo, hingga Jejak “Amuk Massa”
Dalam pemaparannya, Nanang Djamaludin menyoroti kontradiksi mendasar dalam pemenuhan hak-hak publik di Jakarta Utara:

Krisis Air Bersih: Di saat wilayah DKI Jakarta lainnya menikmati fasilitas distribusi air bersih melalui PDAM, sebagian besar warga Jakarta Utara hingga hari ini masih harus bergantung pada penjual air gerobakan demi memenuhi kebutuhan primer harian.

Kemacetan Kronis: Lalu lintas truk kontainer dan aktivitas operasional Pelindo masih menjadi benang kusut yang tak kunjung terurai. Menurut Nanang, kunci penyelesaian berada pada keberanian pemerintah dalam menata ulang manajemen dan tata ruang kontainer.

“Sangat ironis, daerah ini memberi sumbangsih ekonomi sangat besar, tetapi kondisi sosial ekonominya paling timpang dibanding wilayah Jakarta lainnya. Lemahnya kekuatan rakyat terjadi bukan hanya karena gerakan kerakyatan yang rapuh, melainkan karena banyaknya akses publik yang sengaja ‘dikangkangi’ oleh sistem yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegas Nanang.

Nanang juga mengingatkan kembali memori kolektif tentang insiden amuk massa yang meletus pada Agustus 2025 lalu sebagai bentuk ledakan kejenuhan warga. Ia menegaskan pentingnya membangun kesadaran kritis massa secara terorganisir agar people power hadir sebagai solusi konstitusional yang efektif.

Sandi Suryadinata: Anomali “Jalan Maut”, Civil Society Dilematis, dan Kerentanan Konstitusi
Sementara itu, Dr. Sandi Suryadinata menyoroti fenomena melempemnya civil society di Jakarta Utara. Sandi mengungkapkan bahwa civil society saat ini terindikasi tersandera oleh berbagai kepentingan, sehingga berada dalam posisi dilematis untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Persoalan paling krusial yang dibeberkan Sandi adalah anomali angka kecelakaan lalu lintas di Jakarta Utara yang melonjak berkali-kali lipat pada rentang 2019–2024.

“Ini bukti sah adanya kegagalan dan masalah besar pada infrastruktur Jakarta Utara. Jalan raya—terutama yang dilintasi truk-truk kontainer raksasa—telah berubah fungsi menjadi ‘jalan maut’. Jalan di sini bukan lagi jalan menuju kesejahteraan, kemakmuran, atau keadilan, apalagi jalan revolusi,” ujar Sandi dengan nada tajam.

Sandi menyesalkan bahwa hingga saat ini, penanganan korban kecelakaan lalu lintas dan kemacetan tidak pernah masuk sebagai isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

“Jika isu keselamatan jalan dan nyawa warga saja diabaikan dari RPJMD, itu membuktikan bahwa kemacetan dan nyawa warga Jakarta Utara tidak dianggap penting oleh pembuat kebijakan. Lantas bagaimana negara bisa mengklaim telah menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Jakarta Utara?” tutup Sandi.

Acara dialog NGOPER yang digagas oleh simpatisan KOM-JU ini menegaskan satu pesan kunci: persoalan Jakarta Utara bukan sekadar masalah teknis tata kota, melainkan krisis kemanusiaan dan ketidakadilan struktural. Selama kekuatan rakyat belum terkonsolidasi dan civil society belum terbebas dari penyanderaan kepentingan, Jakarta Utara akan terus menjadi korban di balik megahnya pembangunan ibu kota.

Jurnalis : Sunariyanto