.CO – DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendorong dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, untuk membina masyarakat sekitar hutan, demi meminimalisir kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa titik di Sumut.
Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi, ketika dimintai tanggapannya, Minggu (27/7).
Gusmiyadi mengatakan, hampir sekitar tiga bulan Sumut tidak mengalami hujan dengan intensitas yang cukup, yang berdampak pada keringnya hutan maupun lahan.
“Ini yang menyebabkan banyak sekali titik api yang menyebar di seluruh penjuru Sumatera. Kemudian ketika diakumulasi berdasarkan Data BMKG, terdapat sekitar 1.200 titik api, dan Sumatera Selatan (Sumsel) memiliki jumlah titik api terbanyak,” kata Gusmiyadi.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, termasuk kesalahan manusia.
“Yang pertama adalah human error, yaitu banyak masyarakat masih membuang puntung rokok sembarangan, kemudian terjadi gesekan pada kayu di dalam hutan, sehingga terjadilah kebakaran,” katanya.
Gusmiyadi juga mengatakan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dinas terkait, khususnya Dinas LHK Sumut atau kementerian, adalah membentuk kesadaran masyarakat.
“Kesadaran masyarakat yang tinggal berdampingan dengan hutan harus dibentuk, melalui program hutan kemasyarakatan dan hutan sosial. Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat mengelola hutan,” katanya.
Ia juga berharap, dengan adanya program tersebut, konflik antara negara dengan masyarakat dalam proses pengelolaan hutan dapat diakhiri.
“Dengan adanya program tersebut, negara dan masyarakat dapat melakukan proses dalam pengelolaan hutan dan bisa mengakhiri konflik. Saya berharap dengan program itu, masyarakat juga bisa memiliki payung hukum, berdasarkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah,” kata Gusmiyadi.
Gusmiyadi menilai, dinas yang terkait tidak optimal dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.
“Jika kita perhatikan, kelompok-kelompok pengelola hutan masih banyak yang tidak produktif, mereka belum mampu memanfaatkan hutan sebagai sumber penghidupan yang produktif. Sehingga masyarakat yang tinggal berdampingan dengan hutan lebih banyak memanfaatkan hutan berdasarkan aspek pragmatis saja, karena pembinaan tidak dilakukan dengan cara yang baik,” jelasnya.
Mengenai anggaran, Gusmiyadi meminta agar lebih menekankan pada proses pembinaan masyarakat yang berada di sekitar hutan.
“Anggaran untuk pembinaan masyarakat bisa dioptimalkan lebih lanjut. Sehingga mereka bisa lebih mandiri dan dapat meningkatkan kompetensi mereka untuk menjaga kesadaran tentang pentingnya hutan,” tutupnya. (san/saz)