Tanah Datar,- ForumKota.id,-Tengah berlangsung pelaksanaan pekerjaan saat ini, bahkan sudah hampir sepuluh hari masa kerja berlangsung, namun plang proyek pada objek pekerjaan belum satupun yang terpasang, padahal dua paket pekerjaan tersebut diawasi oleh Konsultan Pengawas yang sama.
Terpantau dilokasi proyek, pertama : Rehabilitasi Ruang UKS UPT SDN 17 Lubuk Jantan, dengan pelaksana CV.Lintas Roda Biru dengan nilai Proyek Rp.134.800.000 dengan nomor kontrak ; 07/SPK/Konstruksi/PS.D/DAU/Dikbud-2026, tanggal kontrak 18 Juni,2026, kedua : Rehabilitasi Ruang Perpustakaan UPT SDN 17 Lubuk Jantan, pelaksana CV.Rezeki And Brother, dengan nilai kontrak Rp.135.600.000, dan nomor Kontrak : 06/SPK/Konstruksi/PS.D/DAU/Dikbud-2026, tanggal kontrak 18 Juni,2026.
Aneh lagi, meskipun tanpa plang proyek terpasang, Kamis (02/07) pantauan ForumKota.id di lapangan terciduk keberadaan plang proyek yang belum terpasang di lokasi dengan dua rekanan pelaksana hanya satu kesatuan plang proyek sebagai pelaksana dengan dua rekanan selembar plang proyek.
Patut diduga, keberadaan proyek tersebut adalah dikerjakan oleh rekanan yang sama atau dimiliki oleh oknum tertentu.
Tidak satupun rekanan pelaksana yang bisa dikonfirmasi, inisial panggilan “AW” yang diduga owner atau penanggungjawab dari perusahaan CV. Lintas Roda Biru, tidak dapat dihubungi investigator media ini.
Dua Paket kegiatan Rehabilitasi dengan Satu Objek (UPT SDN 17 Lubuk Jantan) diawasi oleh Konsultan Pengawas dari CV.Arista Konsultan.
Dan semakin parah lagi, dari lembaran plang proyek yang belum terpasang tersebut, dan direncanakan dipasang untuk proyek yang dimaksud, pada lembaran Palang Proyek Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, padahal objek kegiatan berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tanah Datar.
Kompol (Purn) Polri Jonnedi, Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar saat ditemui dikediamannya Kamis (02/07) langsung menanggapi persoalan yang terjadi di lapangan, dikatakannya, khawatir proyek ini berpotensi titipan atau disponsori oleh pihak ataupun oknum tertentu.
Untuk itu lanjut Jon Kompol, keberadaan proyek ini meskipun untuk kemajuan sarana prasarana di lembaga pendidikan, kita sangat mendukung, namun kekeliruan seperti ini mengundang tandatanya.
”Perlu dipertanyakan dan diselidiki nama dan alamat perusahaan keduanya”, ulas Jon Kompol.
Jika hal ini dibiarkan,secara administrasi telah terjadi kesalahan, plang proyek adalah komposisi administrasi yang satu kesatuan sudah keliru, bagaimana dengan pelaksanaan pekerjaannya, dan sejatinya pelaksanaan ini harus dilakukan pengawasan secara cermat oleh konsultan pengawas yang telah ditunjuk.
Dalam hal ulas Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan, selain administrasi yang tertib, hasil pekerjaan harus diutamakan.
”Kami akan awasi juga sebagai lembaga pengawasan di tingkat Legislatif yang berfungsi sebagai Controlling yang merupakan salahsatu dari Tupoksi anggota dewan, imbuhnya mengakhiri.[Tim]
