, Jakarta– Dosen komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyatakan adanya fenomena pengibaranbendera One Piecemendekati perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, muncul kekhawatiran masyarakat terhadap beberapa kebijakan pemerintah.
Laki-laki yang dikenal dengan nama Hensa ini menganggap, masyarakat mengibarkan bendera yang disebut Jolly Roger sebagai bentuk penyampaian protes terhadap kebijakan pemerintah seperti wacanapajakamplop pernikahan hingga transfer data pribadi ke Amerika Serikat. Ia menganggap penggunaan simbol-simbol asing lebih dianggap aman dibandingkan simbol lokal yang rentan disalahpahami.
“Maka jika menggunakan komik dari Indonesia, sangat mungkin dekat, nanti mereka juga takut akan diapa-apakan, terkena Undang-undang ITE atau yang lainnya, jadi lebih baik ambil ceritanya dari Jepang saja,” ujar Hensa dalam pernyataannya, 4 Agustus 2025.
Hensa mengapresiasi tanggapan terakhir seorang politisi seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang memandang pengibaran bendera Jolly Roger sebagai bentuk ekspresi biasa tanpa menyebabkan perpecahan. Menurutnya, pesan Dasco agar tidak menghadapkan masyarakat dengan para penggemar One Piece atau yang sering disebut Nakama sudah tepat.
“Pesanannya Bang Dasco sudah tepat. Jadi dia mengatakan awalnya memang jangan seperti itu, tapi kemudian melanjutkan dengan menyampaikan agar jangan diperlakukan demikian karena ini hanya bentuk ekspresi. Bahkan dia menyebutkan bahwa keluarganya di lingkungannya juga ada Nakama,” kata Hensa.
Hensa juga menyebutkan teori revolusi keempat, di mana kepentingan pribadi kini lebih dominan dibandingkan isu sosial. Masyarakat, menurutnya, masih memahami batas-batas ekspresi dengan meletakkan bendera Merah Putih di atas simbol-simbol lain.
“Saya percaya masyarakat memahami batasannya, mereka tahu mana yang merupakan manga dan mana yang nyata, sehingga bendera Jolly Roger dipasang di bawah Merah Putih sesuai pesan Gus Dur mengenai kebebasan berekspresi,” ujar Hensa.
Pemerintah perlu menyadari bahwa pengibaran bendera Jolly Roger mencerminkan keluhan masyarakat terhadap kebijakan yang tidak tepat. Hensa menilai komunikasi pemerintah yang buruk memperburuk ketidakpuasan. Ia juga menyebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon seharusnya merasa tersinggung dengan penggunaan bendera One Piece.
Ia menyoroti ketidakterlibatan yang cukup besar terhadap budaya lokal, sehingga membuat simbol asing seperti Jolly Roger menjadi alat ekspresi. Menurut Hensa, Menteri Kebudayaan seharusnya mempertanyakan mengapa budaya pop Jepang mampu menyampaikan kecemasan politik di Indonesia.
“Jadi ini bentuk protes yang dibuat dengan cara menghibur lalu dekat dengan masyarakat karena kebijakan-kebijakan seperti pajak amplop undangan pernikahan atau wacana WA berbayar membuat masyarakat merasa heran,” kata Hensa.
Sebelumnya, Fadli Zon mengimbau masyarakat lebih mengutamakan mengibarkan bendera Merah Putih daripada bendera One Piece.
“Ya, saya pikir kita harus fokus pada hal ini, kita merayakan kemerdekaan Indonesia, jadi bendera kita harus menjadi yang utama,” kata Fadli Zon setelah membuka Gita Bahana Nusantara di Kinasih Resort, Kawasan Tapos, Depok, hari Minggu, 3 Agustus 2025.
Menurut Hensa, pemerintah seharusnya merespons peristiwa ini secara cerdas, misalnya dengan menerima ekspresi tersebut dapat membantu memperjelas keinginan masyarakat.
Hensa mengatakan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah seiring munculnya fenomena bendera One Piece. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki komunikasinya. Kedua, pemerintah harus memastikan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar konsisten, jangan hanya mencoba-coba saja.
Jika kebijakan belum stabil, sebaiknya jangan berkata terlebih dahulu. Jangan setiap pejabattesting the water“Sudah marah masyarakat, lama-lama lelah terus dites,” kata Hensa.
