, JAKARTA —Jakarta, tempatnya jutaan warga memohon nasib. Banyak mimpi besar digantungkan di Ibu Kota, tidak terkecuali bagi mereka para ‘pecandu’judi online.
Jumlah pecandu penyakit masyarakat di Jakarta mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Yang memprihatinkan, tren peningkatan justru berasal dari mereka yang berada pada golongan ekonomi sulit.
Hal itu secara langsung diungkapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Dia menyebut bahwa sepanjang 2024, provinsi dengan jumlah pemainjudi onlineYang terbanyak adalah Jawa Barat, dengan lebih dari 2,6 juta orang. Sementara itu, Jakarta sendiri mencatat lebih dari 600.000 pemain.
“Berdasarkan data PPATK terdapat 602.419 orang warga DKI Jakarta [meliputi 5 kota dan 1 kabupaten] yang teridentifikasi sebagai pemain judi online pada periode 2024. Total nominal transaksi depositjudi onlinemencapai Rp3,12 triliun dalam 17,5 juta kali transaksi,” katanya kepadaBisnis, dikutip Senin (28/7/2025).
Bahkan, dari jumlah tersebut, sebanyak 15.033 orang merupakan penerima bantuan sosial (bansos) yang juga tercatat bermainjudi online.
“Total nominal transaksi judol dari kelompok ini sejumlah Rp67 Miliar dalam 397.000 kali transaksi sepanjang 2024,” jelasnya.
Demografi Jumlah Pemain Judi Online Terbanyak Berdasarkan Provinsi
| Urutan | 2023 | 2024 | Kuartal I/2025 |
|---|---|---|---|
| 1 |
Jawa Barat |
Jawa Barat | Jawa Barat |
| 2 | Jawa Tengah | Jawa Tengah | DKI Jakarta |
| 3 | DKI Jakarta | Jawa Timur | Jawa Tengah |
| 4 | Jawa Timur | Banten | Banten |
| 5 | Banten | DKI Jakarta | Jawa Timur |
Sumber: PPATK
Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Jakarta
Menanggapi temuan tersebut, anggota Komisi E DPRD Jakarta, Justin Adrian, menyoroti kondisi pendidikan dan biaya hidup yang tinggi di Jakarta.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta tahun 2023 mengenai pendidikan penduduk laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun ke atas, Justin menyoroti bahwa 81% penduduk Jakarta memiliki pendidikan SMA ke bawah, atau lebih rinci lagi sebanyak 3,46% tidak memiliki ijazah, 10,86% berijazah SD, 18,46% SMP, 49,18% SMA dan sisanya sebanyak 18,02% memiliki pendidikan tinggi.
Di sektor formal, lapangan kerja di Jakarta dinilai lebih banyak menyerap tenaga profesional seperti dokter, arsitek, dan akuntan. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta telah memasuki era dominasi sektor jasa dan teknologi.
Berbeda dengan era industri manufaktur yang menyerap banyak lulusan SMP dan SMA sebagai pekerja, kini pabrik-pabrik sudah banyak berpindah ke luar Jakarta, atau era pertanian yang tidak membutuhkan ijazah untuk bekerja di dalamnya.
“Oleh karena itu, kualifikasi pendidikan SMA ke bawah tersebut saling berebut segmen lapangan kerja di bidang jasa nonprofesional, transportasi, pelayanan, hiburan, dan administrasi ringan,” jelas Justin kepada Bisnis, dikutip Senin (28/7).
Persentase penduduk laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditempuh (Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki) (Persen) pada tahun 2023
|
Kab/Kota
|
Tidak Memiliki Ijazah | SD/MI/Paket A/SPM/PDF Ula/SDLB | SMP/MTs/Paket B/SPM/PDF Wustha/SMPLB | SMA/SMK/MA/Paket C/SPM/PDF Ulya/SMLB/MAK | Perguruan Tinggi | Jumlah |
| Kepulauan Seribu | 10,59 | 24,30 | 22,02 | 34,50 | 8,58 | 100 |
| Jakarta Selatan | 3,28 | 9,79 | 16,44 | 49,08 | 21,40 | 100 |
| Jakarta Timur | 2,81 | 8,97 | 16,18 | 51,91 | 20,13 | 100 |
| Jakarta Pusat | 2,50 | 10,38 | 17,87 | 52,45 | 16,80 | 100 |
| Jakarta Barat | 3,36 | 12,80 | 19,79 | 47,24 | 16,81 | 100 |
| Jakarta Utara | 5,24 | 12,47 | 23,06 | 46,29 | 12,93 | 100 |
| DKI Jakarta | 3,46 | 10,86 | 18,48 | 49,18 | 18,02 | 100 |
Sumber: BPS Jakarta
Justin juga menyoroti tingginya biaya hidup di Jakarta, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga biaya sewa dan kepemilikan tempat tinggal. Kebutuhan untuk beradaptasi dengan biaya hidup (living cost) di Jakarta juga dapat mendorong masyarakat untuk mencoba peruntungan melalui “jalan pintas”. Terlebih lagi, platform judi di internet mudah diakses.
Sehingga dapat dikatakan, motif utamajudi onlinedi kalangan masyarakat kota Jakarta, adalah ‘jalan pintas’ di lingkungan yang ‘biaya hidup yang tinggi‘,” jelasnya.
Ivan juga menyoroti profil kemiskinan Jakarta. Pada Maret 2025, terdapat 464.000 warga Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan dan hidup dengan penghasilan Rp852.000 per kapita per bulan.
Profil Kemiskinan Provinsi Jakarta Maret 2025
|
Masa
|
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) | Persentase Penduduk Miskin (%) |
| Maret 2022 | 502,04 | 4,69 |
| 22-Sep | 494,93 | 4,61 |
| Maret 2023 | 477,83 | 4,44 |
| Maret 2024 | 464,93 | 4,3 |
| 24-Sep | 449,07 | 4,14 |
| Maret 2025 | 464,87 | 4,28 |
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta
Berdasarkan data BPS tersebut, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 4,28%. Angka tersebut turun 0,02% dibandingkan Maret 2024 dan naik 0,14% dibandingkan September 2024.
Sementara jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 464.870 orang, turun 60 orang dibandingkan Maret 2024. Namun jika dibandingkan data pada September 2024, jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 15.800 ribu orang.
Justin juga mengungkap bahwa dampak perjudian online mulai terlihat dalam peningkatan kasus di rumah sakit jiwa. Di RSUD Duren Sawit, Jakarta Timur, misalnya, terjadi lonjakan pasien akibat masalah perjudian online, pinjaman online (pinjol), dan game online.
“Pastinya ini sangat merugikan ‘kualitas demografi’ masyarakat Jakarta,” katanya.
Pandangan dari Sosiolog
Sosiolog Nia Elvina kemudian mengatakan bahwa fenomena tersebut menunjukkan dua gejala sosial.
Pertama, sesuai dengan kecenderungan data dari beberapa hasil penelitian, pengangguran masih relatif tinggi di Indonesia termasuk di Jakarta. Karena hal tersebut, masyarakat cenderung berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang tersedia, atau dengan kata lain, karena kurangnya lapangan pekerjaan, adanya ‘kesempatan’ untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya melalui judi.
Selanjutnya yang kedua adalah gejala sosial. Pemahaman masyarakat atau internalisasi nilai-nilai keagamaan cenderung menurun. Padahal, selanjutnya, dalam semua ajaran atau norma agama yang ada di Tanah Air tidak membenarkan berjudi.
Oleh karena itu, Nia berpendapat bahwa pentingnya reinternalisasi nilai-nilai agama mengenai perjudian tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan masyarakat.
“Dan hal ini tentunya sangat efektif jika dilakukan oleh lembaga agama yang ada di masyarakat kita atau peran para Ulama kita perlu ditingkatkan,” katanya kepadaBisnis, dikutip Senin (28/7/2025).
Menurut Justin, Jakarta sebenarnya bisa memiliki subjek pajak yang lebih produktif jika pemerintah fokus membangun kualitas demografi sejak dulu.
Kualitas demografi ditentukan setidaknya oleh empat hal. Pertama adalah pengendalian populasi yang dinilai belum berjalan di Jakarta. Kedua adalah peningkatan mutu pendidikan, di mana saat ini hanya 34% guru di sekolah negeri Jakarta yang tersertifikasi.
Ketiga, adalah penyediaan regulasi dan iklim yang akomodatif bagi dunia usaha. Hal ini agar lulusan sekolah dapat diserap oleh industri. Keempat adalah pengembangan platform industri strategis, di mana Pemprov seharusnya dapat mengembangkan industri pariwisata, medis, hiburan, dan sebagainya.
“Sebagai contoh, Kota Penang, Malaysia fokus pada medis, sehingga industri-industri terkait dapat berkembang,” jelasnya.
Justin juga mengatakan bahwa menyelesaikan masalah di Jakarta tidak cukup dengan satu solusi tunggal. Dibutuhkan rangkaian kebijakan investasi dan langkah positif untuk menciptakan lingkungan sosial yang dapat memitigasi risiko, yaitu pada kualitas demografi yang rendah, risiko partisipasi perjudian online, dan lainnya.
“Governor harus memiliki pemikiran, rencana, dan progres yang solutif secara teknis, bukan politis,” tutup Justin.
Respons Pemprov Jakarta
Mengutip Pemprov Jakarta pada Senin (28/7), pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan PPATK, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat, guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judul.
Selain itu, Pemprov Jakarta mengklaim akan melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkahnya adalah meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi.
“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Selanjutnya, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut menegaskan akan terus memperbarui data penerima bantuan sosial secara berkala, agar bantuan dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu, Pramono juga mengakui bahwa dia tidak akan memberikan kesempatan promosi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang diketahui bermain judi online.
Ia juga menyampaikan bahwa masalah Judol bukan hanya menjadi masalah di Jakarta, tetapi telah menjadi masalah nasional.