MATRAM NTB,| FORUMKOTA.ID __ Ketua Umum Asosiasi Pemuda Inspirator Nusa Tenggara Barat (API NTB), Haikal Firmansyah, menyoroti adanya ketimpangan serius dalam kebijakan pengupahan tenaga pendidik, khususnya guru honorer. Menurutnya, penghasilan para guru tersebut masih jauh dari layak jika dibandingkan dengan alokasi anggaran serta honorarium pada sejumlah program nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Haikal mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak guru honorer di wilayah NTB bahkan di seluruh Indonesia yang menerima gaji tidak sesuai dengan beban kerja yang diemban. Bahkan, ada sebagian yang hanya memperoleh penghasilan sekitar Rp300 ribu per tiga bulan, jauh di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.
“Ini adalah persoalan struktural yang sudah terlalu lama dibiarkan. Guru honorer bekerja penuh waktu, mengemban tanggung jawab besar dalam mencerdaskan generasi, tetapi masih digaji jauh di bawah standar kelayakan hidup,” ujar Haikal dalam keterangan resmi kepada sejumlah awak media, Senin (12 Januari 2026).
Ketimpangan Pengupahan yang Signifikan
Berdasarkan data nasional yang diperoleh, jumlah guru honorer di Indonesia saat ini berada di kisaran 1,6 juta orang. Sebagian besar di antaranya menerima honor antara Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan, bahkan terdapat kasus pembayaran yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Sementara itu, UMR di Provinsi NTB tahun 2025 tercatat berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp2,8 juta per bulan. Hal ini membuat penghasilan guru honorer di beberapa daerah tidak mencapai 15 persen dari standar minimum upah yang telah ditetapkan.
Menurut Haikal, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam kebijakan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas pendidikan di negeri ini dalam jangka panjang.
“Negara tidak bisa berharap kualitas pendidikan meningkat jika kesejahteraan guru, khususnya honorer, masih berada di bawah garis kemanusiaan,” tegasnya.
Bukan Menolak Program MBG
Haikal menegaskan bahwa API NTB sama sekali tidak menolak keberadaan Program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak sekolah. Namun, ia mengajak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terkait skala prioritas anggaran, agar pembangunan berjalan secara seimbang dan adil.
“Program sosial tentu penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia masa depan. Namun, akan menjadi tidak adil jika pada saat yang sama pendidik sebagai pilar utama pendidikan justru terabaikan,” jelasnya.
Dampak Jangka Panjang Bagi Pendidikan
API NTB menilai, rendahnya kesejahteraan guru honorer berpotensi memberikan sejumlah dampak negatif, antara lain menurunnya kualitas proses pembelajaran di kelas, meningkatnya beban psikologis pada guru, serta berkurangnya minat generasi muda untuk memilih profesi pendidik.
“Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas gurunya. Jika gurunya tidak sejahtera, maka cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai,” kata Haikal.
Desakan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam kesempatan yang sama, API NTB mengajukan sejumlah desakan kepada pemerintah pusat dan daerah, antara lain:
1. Menetapkan standar gaji minimum guru honorer yang mendekati atau setara dengan UMR sesuai daerah masing-masing
2. Mempercepat proses pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran pendidikan untuk memastikan alokasi yang tepat dan adil
“Pembangunan tidak boleh hanya terlihat megah di program, tetapi harus adil bagi manusia yang menjalankannya. Guru adalah fondasi bangsa,” pungkas Haikal Firmansyah.
