BOLMONG — Sejumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bolmong mengeluhkan keterlambatan pencairan honor/gaji mereka. Padahal, tugas pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 2024 lalu telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal.
Berdasarkan pengakuan beberapa anggota PPS dari Desa yang ada di bolmong, honor mereka belum cair hingga saat ini dari pilkada tahun 2024 hingga saat ini tahun 2026. “Kami sudah se tahun menunggu. Kami cuma minta kejelasan kapan cair dan berapa jumlah pastinya,” ujar salah satu anggota PPS yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keterlambatan ini dikhawatirkan berdampak pada semangat kerja badan ad-hoc untuk tahapan pemilu berikutnya. Para PPS menilai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow harus lebih terbuka memberikan informasi terkait kendala pencairan, sumber dana, dan jadwal pasti pembayaran.
“Kami paham birokrasi, tapi tolong sampaikan ke kami. Jangan sampai kami kerja siang-malam, ujungnya digantung tanpa kejelasan. Keterbukaan informasi itu hak kami sebagai penyelenggara,” tegas Koordinator PPS. Mereka berharap ada komunikasi resmi dari KPU agar tidak muncul spekulasi di kalangan penyelenggara.
Menanggapi keluhan tersebut, diharapkan KPU Bolmong segera memberikan klarifikasi resmi terkait status anggaran honor PPS dan kendala teknis yang dihadapi. Keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 dinilai penting untuk menjaga kepercayaan penyelenggara ad-hoc.
Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi redaksi kepada Ketua KPU Bolmong, melalui WA belum mendapat jawaban untuk keberimbangan berita. KPU diimbau segera menyampaikan update agar polemik honor PPS tidak berlarut-larut dan mencoreng marwah penyelenggara pemilu. ***
