Forum Kota | LAMONGAN — Isu banjir tahunan yang terus merendam kawasan Bengawan Jero kembali mengemuka. Sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar diskusi terbuka bertajuk “Lamongan Darurat Banjir” di Warung Joglo Mbak Uyuk, Desa Sukorejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
Diskusi ini menjadi ruang terbuka bagi penyampaian aspirasi berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat, Aliansi Bengawan Jero, kepala desa, hingga para petani yang selama ini menjadi kelompok paling terdampak akibat banjir berkepanjangan.
Ancaman Ketahanan Pangan dan Ego Sektoral
Dalam sesi pembuka, moderator menegaskan bahwa banjir yang melanda sedikitnya lima kecamatan di Lamongan telah berubah menjadi semacam “agenda tahunan” yang ironisnya belum juga mendapat penanganan serius dan berkelanjutan dari para pemangku kebijakan.
Khamim, salah satu petani terdampak, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak ekonomi yang kian memburuk. Ia mencatat sekitar 20.000 hektare lahan pertanian, mulai wilayah Babat hingga perbatasan Kabupaten Gresik, terendam banjir.
“Kondisi ini sangat memukul perekonomian warga dan mengancam ketahanan pangan Lamongan. Penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi lintas wilayah dengan Kabupaten Gresik, namun ego sektoral kerap menjadi penghambat setiap kali banjir datang,” ungkap Khamim.
Kritik Keras: Pompa Mangkrak dan Politisasi Proyek
Sejumlah kepala desa yang hadir turut menyuarakan kegelisahan serupa. Mereka menilai pemerintah terkesan saling melempar tanggung jawab, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Beberapa persoalan krusial yang disoroti antara lain:
Bantuan setengah hati: Pemerintah pernah menyalurkan bantuan pompa air, namun tanpa dukungan biaya operasional. Akibatnya, alat tersebut tidak difungsikan dan dibiarkan mangkrak.
Intervensi politik: Muncul dugaan masuknya kepentingan politik dalam proyek pembangunan bendung dan irigasi, yang justru menghambat penyelesaian teknis di lapangan.
Tuntutan aksi nyata: Para kepala desa menegaskan perlunya langkah konkret pascadiskusi, bukan sekadar kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut.
Mendesak Peran BNPB dan BPBD
Menutup diskusi, moderator merangkum bahwa kunci penyelesaian banjir Lamongan kini berada pada peran aktif BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
Berdasarkan berbagai kajian teknis, kedua lembaga tersebut didesak segera melakukan normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur pendukung.
“Kami menekankan agar BNPB dan BPBD segera mengambil langkah strategis. Tujuannya jelas, mengakhiri siklus banjir ini atau setidaknya meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang selama ini terlalu lama ditanggung masyarakat,” tegas moderator di akhir acara.
