Forum kota id. MATARAM, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB untuk meluruskan niat dalam bekerja. Ia menegaskan, jabatan publik bukanlah hak yang patut dituntut, melainkan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.
Hal tersebut disampaikan Iqbal saat melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan administrator (eselon III) di Mataram, Jumat (9/1/2026). Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari perampingan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada umat dan masyarakat.
”Saya ingin menegaskan satu hal, jabatan bukan hak. Jabatan itu adalah amanah,” kata Iqbal dalam arahannya yang menekankan pentingnya integritas.
Mantan Duta Besar RI untuk Turki ini meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk meniatkan tugas-tugas pemerintahan sebagai ladang ibadah. Karena itu, profesionalisme dan komitmen menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
Dalam penataan birokrasi kali ini, Iqbal memastikan tidak ada unsur kedekatan personal maupun afiliasi politik yang melatarbelakangi pemilihan pejabat. Ia hanya memegang tiga indikator utama sebagai barometer penilaian: loyalitas terhadap visi-misi, komitmen, dan kinerja.
”Kami mengabaikan afiliasi politik. Tidak ada yang personal bagi kami,” tegasnya.
Evaluasi Enam Bulan
Meski menekankan pendekatan moral, Iqbal tetap menerapkan standar profesionalisme yang ketat. Seluruh pejabat diwajibkan menandatangani kontrak kinerja sebagai bentuk janji pengabdian. Iqbal memberikan tenggat waktu evaluasi yang tegas.
”Segera setelah pelantikan ini, kita akan menandatangani kontrak kinerja. Mereka yang tidak mencapai kinerja yang diharapkan, maka setelah enam bulan atau sebelum enam bulan, kita persilakan untuk mengundurkan diri,” ujar Iqbal memberikan ultimatum.
Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga marwah jabatan dari intervensi pihak luar, termasuk keluarga. Ia mewanti-wanti agar tidak ada campur tangan pasangan pejabat dalam urusan kedinasan yang dapat merusak profesionalisme.
”Jangan sampai saya mendengar ada pasangan yang ikut campur dalam urusan profesional. Mereka yang dilantik inilah yang disumpah,” katanya mengingatkan.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum perbaikan kinerja birokrasi NTB yang lebih bersih, melayani, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.
