FORUMKOTA. ID||SUMBA BARAT DAYA, NTT – Kondisi ruas jalan menuju Desa Noha, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menjadi sorotan masyarakat. Warga mengeluhkan kerusakan jalan yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun tanpa adanya perbaikan yang dirasakan secara signifikan.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga kepada media, kondisi jalan saat ini dipenuhi lubang, permukaan aspal banyak yang mengelupas, serta di sejumlah titik mengalami kerusakan cukup berat sehingga menyulitkan pengguna jalan. Ketika musim hujan tiba, lubang-lubang di badan jalan tertutup genangan air sehingga sulit dikenali pengendara dan berpotensi membahayakan keselamatan. Sementara saat musim kemarau, debu yang beterbangan mengurangi jarak pandang serta mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas maupun yang bermukim di sekitar ruas jalan tersebut.
Menurut penuturan warga, kerusakan jalan tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat. Petani mengalami kesulitan mengangkut hasil panen, pedagang harus menanggung biaya operasional yang lebih tinggi akibat kendaraan cepat rusak, sementara pelajar, tenaga kesehatan, aparatur pemerintah, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus melewati jalan yang dinilai sudah tidak layak.
Sejumlah warga juga menyampaikan bahwa kecelakaan lalu lintas kerap terjadi di sepanjang ruas jalan tersebut. Mereka mengaku banyak pengendara sepeda motor kehilangan kendali saat berusaha menghindari lubang atau melintasi permukaan jalan yang rusak. Pernyataan tersebut merupakan keterangan warga dan masih memerlukan konfirmasi serta data resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait mengenai jumlah serta penyebab kecelakaan yang terjadi.
Menurut warga, keluhan mengenai kondisi jalan bukanlah persoalan baru. Mereka mengaku telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui berbagai kesempatan, baik di tingkat desa maupun kepada pemerintah daerah. Namun hingga kini, menurut mereka, belum terlihat adanya penanganan menyeluruh yang mampu mengatasi kerusakan tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan tersebut. Mereka menilai infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi desa.
Selain mengancam keselamatan pengguna jalan, kondisi tersebut juga dinilai berpotensi menghambat pembangunan wilayah. Distribusi hasil pertanian menjadi lebih lambat, biaya transportasi meningkat, investasi menjadi kurang menarik, dan kendaraan masyarakat lebih cepat mengalami kerusakan akibat harus melewati jalan berlubang setiap hari.
Warga berharap pemerintah segera melakukan survei lapangan untuk melihat langsung kondisi jalan sehingga penanganan dapat dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan yang sebenarnya. Mereka juga meminta adanya kepastian mengenai rencana perbaikan agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kejelasan.
Lima tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membiarkan masyarakat bertahan dengan kondisi infrastruktur yang rusak. Apabila benar keluhan warga telah disampaikan berulang kali namun belum memperoleh penanganan yang memadai, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
Keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata-mata melalui angka-angka dalam laporan, serapan anggaran, atau pencapaian administratif. Pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jalan yang rusak bukan sekadar persoalan aspal berlubang, tetapi menyangkut keselamatan jiwa, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah desa memang memiliki keterbatasan kewenangan apabila ruas jalan tersebut merupakan jalan provinsi. Namun pemerintah desa tetap memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan memperkuat koordinasi sesuai kewenangan masing-masing sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut.
Masyarakat tidak membutuhkan polemik mengenai siapa yang paling bertanggung jawab. Yang mereka harapkan adalah kehadiran negara melalui tindakan nyata. Setiap keterlambatan penanganan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, memperbesar kerugian ekonomi masyarakat, serta memperlebar kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Jalan merupakan urat nadi pembangunan. Ketika akses utama menuju desa dibiarkan rusak dalam waktu yang lama, maka bukan hanya kendaraan yang mengalami kerusakan, tetapi juga harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan. Pemerintah diharapkan segera turun ke lapangan, melakukan verifikasi kondisi jalan, menyampaikan status kewenangan secara terbuka, serta menetapkan langkah penanganan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih memberikan ruang hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta instansi yang berwenang atas ruas jalan tersebut untuk memberikan klarifikasi, penjelasan mengenai status jalan, kondisi anggaran, maupun rencana penanganan yang akan dilakukan. Klarifikasi tersebut akan dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
